Oleh Suwandi Purba
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat 5 Maret 2021 di Sibolangit betul-betul menjadi ajang kongres yang luar biasa. Menjadi luar biasa karena terdapat sejumlah fakta yang di luar kebiasaan dari sebuah gelaran tertinggi lazimnya sebuah partai politik.
Luar biasa yang pertama adalah ketiadaan kejelasan ijin penyelenggaraan KLB dari kepolisian. Pihak kepolisian dalam jejak digital media tidak ada menegaskan pemberian ijin bagi KLB Sibolangit.
Keluarbiasaan kedua adalah gelaran KLB yang bisa berlanjut meski Gubsu Edy Rahmayadi secara tegas memerintahkan pembubaran KLB karena tidak ada ijin dari Satgas Covid 19.
Seperti diketahui di masa Pandemi Covid ada adaptasi kebiasaan baru yakni setiap gelaran yang mengumpulkan massa yang banyak harus terlebih dulu mendapatkan rekomendasi dari Satgas Gugus Covid. Sedangkan KLB diketahui dihadiri seribuan lebih peserta di sebuah hotel di kawasan Sibolangit.
Luar biasa berikutnya adalah peserta yang disebut mencapai seribuan lebih itu diklaim pemilik suara sah. Sedangkan pemilik suara sah sesuai AD ART partai adalah Ketua DPC dan Ketua DPD serta DPP yang mayoritas alias 90% lebih telah membuat pernyataan resmi mendukung kepemimpinan AHY.
Luar biasa berikutnya adalah penggagas KLB terdiri orang yang mengaku pendiri, kader, mantan kader, kader yang sudah dipecat, padahal sesuai AD ART, KLB hanya bisa digelar jika 2/3 DPD atau 50% +1 DPC mengusulkannya.
Luar biasa lainnya adalah klaim para penggagas yang menyebut SBY bukan pendiri partai.
Dipastikan logika awam akan menertawai celoteh ini karena siapapun yang tau atau mengikuti sejarah berdirinya Partai Demokrat akan punya pemahaman PD itu identik dengan SBY.
Cobalah cek jejak digital di google, dipastikan akan kerap ditemukan penulisan Partai Demokrat besutan SBY. Tidak akan ditemukan jejak digital yang menyebut PD besutan Jhonni Alen atau Max Sopacua apalagi Damrizal.
Lantas keluarbiasaan lainnya adalah muncul pengungkapan sejumlah peserta usai KLB yang menyatakan penyesalannya karena khianat ke AHY dan mengakui ada iming-iming uang yang tak terealisir. Luar biasanya lagi, bagi-bagi uang disebutkan peserta melibatkan mantan kader pecatan yang tersangkut kasus korupsi Nazaruddin.
Sesungguhnya keluarbiasaan terbesarnya adalah terpilihnya ketum yang bukan pengurus dan bukan kader PD tetapi punya posisi sebagai orang istana yakni Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Betul-betul luar biasa. Jauh sebelum KLB digelar, Moeldoko membantah terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan PD. Ia bahkan mengklaim bertemu dengan sejumlah penggagas KLB tak lebih sebagai acara minum kopi biasa sembari mendengarkan keluhan teman.
Berulang Moeldoko di depan wartawan menyatakan ketidaktauannya terkait rencana KLB.
Luar biasanya tanpa mempertimbangkan ucapan sebelumnya yang tak tau menau dengan KLB, Moeldoko dengan mulus mendapat aklamasi menjadi ketum dan ia menerimanya serta hadir di arena KLB.
Luar biasanya PD yang nota bene besutan SBY, Presiden RI 2004-2014 terkesan sangat tak dihargai sedikitpun.
Perlawanan secara elegan dan penuh simpatik baik melalui pernyataan SBY maupun AHY termasuk mempertanyakan kepada Presiden Jokowi perihal keterlibatan KSP-nya terkesan tak digubris.
Luar biasa sekali seolah-olah SBY tak punya peran apapun dalam negera ini padahal dirinya yang menakhodai NKRI 10 tahun.
AHY cucu dari Letjen TNI Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD penumpas Gerakan 30 S PKI terkesan “dipermainkan” oleh kelompok ambisius. Untunglah suara rakyat tak bisa dibeli.
Maka luar biasa berikutnya adalah justru persoalan pengambilalihan PD tidak lagi menjadi masalah bagi SBY, AHY atau Partai Demokrat semata, tetapi sudah menjadi masalah bagi masyarakat.
Tidak mengherankan cibiran kepada Moeldoko dan KLB dilontarkan oleh lintas elemen, profesi bahkan parpol. Sebaliknya pernyataan dukungan kepada SBY dan PD AHY terus berdatangan.
Hasilnya sungguh luar biasa, di tengah konflik yang direkayasa elektabikitas AHY sebagai calon pemimpin Indonesia di 2024 meroket masuk 4 besar. Beririsan dengan itu hasil rilis sejumlah lembaga survei menempatkan posisi PD maduk 3 besar dengan capaian parlemen treshold 11-12%.
Berikut sejumlah pernyataan luar biasa terkait masalah di PD: Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi berpendapat, tindakan KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat adalah tindakan yang memalukan juga melanggar etika politik dan demokrasi di Tanah Air. Terlebih, Moeldoko adalah seorang petinggi di Istana.
Menurut mantan Panglima TNI Jend Gatot Nurmantyoa keterlibatan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak mencerminkan kualitas seorang prajurit TNI.
“Saya ingin garisbawahi, apa yang beliau (Moeldoko) lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit,” kata Gatot dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Selasa (16/3/2021).
Mantan Panglima TNI Jend Djoko Suyanto menyebut apa yang dilakukan Moeldoko, dengan statusnya sebagai mantan panglima TNI, telah memberikan contoh buruk bagi prajurit TNI aktif. Selain itu, nama baik Moeldoko juga sirna dalam sekejap.
Politisi Nasdem Irma Chaniago: “Saya pribadi tentu prihatin terhadap kasus ini. Itu sebabnya saya minta Moeldoko segera mundur dari KSP agar yang bersangkutan bisa fokus bertanggung jawab atas amanah KLB.”
Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie menyebut: “Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” ujarnya melalui akun twitter pribadinya @JimlyAs yang diunggah pada Sabtu (6/3/2021.
*Penulis adalah seorang jurnalis, kader PD di Kota Medan
