fnews – MEDAN – Direktur Sumut Institute, Osriel Limbong, sangat menyayangkan terlantarnya aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang dikelola Dinas Perikanan Dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang terletak di Pantai Kayangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.
Osriel menuding Pemprovsu sepertinya pura-pura tidak tahu akan proses penunjukan pengawasan, menjaga keamanan asetnya yang terletak di Tapteng, yang dahulu di atas tanah tersebut berdiri Sekolah Pendidikan Nelayan (SPN) yang secara teknis dikelola oleh Diskanla Provsu.
“Aneh bila Pemprovsu menunjuk seorang oknum anggota DPRD, sesuai dengan Surat Perintah Tugas atau SPT bernomor 020/0968/2020 tertanggal 30 Juni 2020 untuk mengamankan atau menjaga aset milik Pemprovsu seluas hampir lima hektar itu,” ucapnya saat dimintai tanggapannya di Medan, Selasa (19/04/2022).
Osriel yang juga Ketua Komunitas Pegiat Anti – Korupsi (KPAK) itu, meminta kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, serius menangani sengketa aset milik Pemprovsu itu agar tidak berpindah tangan ke pihak lain dengan membongkar dan mengusut tuntas masalah aset itu.
“Gubsu Edy Rahmayadi perlu juga memberikan teguran keras dan bila perlu segera mengevaluasi Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu karena yang bersangkutan terkesan sepele menyikapi masalah aset-aset milik Pemprovsu yang menjadi kewenangannya,” harap Osriel.
Dia mengingatkan agar Kepala BPKAD Provsu, Ismail Sinaga, kooperatif dalam menerima setiap informasi publik tentang aset-aset Pemprovsu dengan tidak menyerahkan atau mengarahkan keterangan dari dinas terkait saja.
“Harusnya dia mampu dan dapat memberikan tanggapan atau keterangan terkait masalah aset yang dikonfirmasikan kepadanya. Jangan asal ditanya sama dia, langsung diarahkan untuk bertanya langsung kepada dinas yang bersangkutan. Itu sama artinya, dia sebagai Kepala BPKAD Provsu “stempel” saja dan tak mengerti dengan Tupoksinya,” tudingnya.
Osriel juga mengingatkan agar Pemprovsu segera merubah pola manejemen pengelolaan aset-asetnya sesuai regulasi atau ketentuan yang ada agar ke depannya tidak lagi menuai masalah. (Sipa Munthe)
