PPPT Apresiasi Gubsu/Wagubsu dan Sambut Pj Gubsu Mayjen TNI (Purn) Hassanudin

Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., mengapresiasi kepemimpinan Gubsu/Wagubsu Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) serta menyambut baik Pj Gubsu Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin.

formatnews.id – Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., mengapresiasi kepemimpinan Gubsu/Wagubsu Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) serta menyambut baik Pj Gubsu Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin. “Mengapresiasi karena keduanya bisa bersama-sama memulai dan mengakhiri jabatannya sebagai gubsu dan wagubsu, dimulai sejak dilantik Presiden Jokowi, Rabu, 5 September 2018 dan berakhir Selasa, 5 September 2023″, kata Yonge kepada sejumlah media saat menghadiri acara pelantikan Pj. Gubsu Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin di Kantor Kemendagri, Selasa, 5 September 2023.

Sebab ada juga pasangan kepala daerah tidak sampai ke akhir masa jabatannya, bisa karena konflik antarpribadi, bisa karena ada yang tersandung hukum, bisa karena kinerja keduanya yang buruk, dan bisa karena ada yang wafat, akhirnya tidak sampai ke penghujung masa jabatannya. Pak Edy dan Pak Ijek kan sampai ke ujung, itu patut diapresiasi dan ditiru”, kata Yonge.

Bacaan Lainnya

Terkait usulan pembentukan Provinsi Tapanuli, Gubsu/Wagubsu tidak pernah menghalangi, termasuk usulan pembentukan Prov. Sumatera Tenggara dan Prov. Kepulauan Nias. Beliau hanya menyarankan agar pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli melengkapi seluruh persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Edy mendukung terciptanya provinsi baru di Kawasan Danau Toba (KDT) demi kemajuan dan pemerataan pembangunan. Hal itu diungkapkan Edy Rahmayadi saat menghadiri acara pelantikan pengurus wilayah Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) di Hotel Danau Toba Internasional, Medan, Kamis (4/3), dilansir Gatra.Com, 4 Maret 2021.

Edy mengatakan Pemprov Sumut tidak akan menghalangi upaya DPRD Sumut, termasuk kepala daerah yang ingin membentuk provinsi baru dan berpisah dari Provinsi Sumut. Dia berkata rencana itu sah-sah asal pemerintah dan masyarakat siap. (Dilansir, Medan, CNN Indonesia, Kamis, 20 Juni 2019, 17:27 WIB).

Secara pribadi, kata Yonge, punya beberapa kesan baik dari Pak Edy dan Pak Ijeck. Pak Edy pernah membuat sambutan buku terhadap 2 buku yang ditulisnya.

Pak Edy pernah membantu penyelenggaraan acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Besar/Profesor Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPD Pergubi Sumut) dengan memberikan gedung T. Rizal Nurdin Jl. Sudirman Medan sebagai tempat penyelenggaraan acara.

“Ketika itu saya ditunjuk oleh Ketum DPP Pergubi Prof. Dr. Gimbal Doloksaribu sebagai Ketua Panitia acara pelantikan pengurus DPD Pergubi Sumut. Sebanyak 80 orang guru besar/profesor dilantik ketika itu”, kata Yonge Direktur Eksekutif DPD Pergubi Sumut.

Kemudian, ketika kami membentuk wadah baru bernama Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PPHRI) tingkat nasional, beliau sangat mendukung, dan turut memberi sambutan saat deklarasi.

Ketika muncul polemik babi di Sumut, saya bersama kawan-kawan minta Gubsu Edy menjelaskan dan mengatasi polemik tersebut, seraya kami meminta DPRD Sumut memfasilitasi pertemuan dengan Forkopimda Sumut di ruang Badan Anggaran DPRD Sumut, Pak Edy, Kapolda, Kajatisu, Pangdam, Ketua DPRD Sumut hadir.

Pertemuan itu berbuah manis ditandai dengan ikrar bersama stop polemik babi. Pak Edy pun menyampaikan solusi konkret untuk mengatasinya. Sejak pertemuan itulah polemik babi mulai menurun dan berakhir.

Kesan ke Pak Ijeck juga ada kata Yonge, beliau memberi dukungan ketika saya dan teman-teman audiensi ke beliau menyampaikan rencana kami untuk mengusulkan nama Ir. H. Joko Widodo sebagai penerima hadiah nobel ekonomi. Pak Ijeck sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan moral. Beliau mengatakan hal pengusulan nobel untuk warga negara Indonesia merupakan sebuah terobosan baru, perlu kerja keras, dan sungguh-sungguh.

Selaku warga Sumut, saya berpesan agar Pak Edy dan Pak Ijeck tetap memberi perhatian kepada pembangunan di Sumut. Dan tentu, selaku warga Sumut, saya wajib dan patut mengucapkan terimakasih kepada Pak Edy dan Pak Ijeck atas jerih payah dan capaian pembangunan yang telah dihasilkan selama 5 tahun menjabat gubsu dan wagubsu.

Sepuluh gubernur selesai masa jabatannya, Selasa 5 September 2023. Hal tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 152/P sampai 154/P dan 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018. Selanjutnya, nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, nomor 159/P sampai 162/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

Berikut ini nama 10 Pj Gubernur yang diputuskan Jokowi: 1. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin 2. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana 3. Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin 4. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya 5. Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun 6. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake 7. Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi 8. Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi 9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi 10. Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Pada kesempatan yang sama, Yonge menyambut baik pelantikan Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj. Gubsu oleh Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., di kantor Kemendagri, Selasa, 5 September 2023.

Harapan saya selaku warga Sumatera Utara dan kami dari Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli agar silaturahmi, komunikasi dan kerjasama PPPT dengan Pj. Hassanudin dapat terjalin dengan baik. “Akhirnya saya pribadi, sebagai warga Sumut dan atas nama Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli mengucapkan selamat datang, selamat bertugas dan sukses sebagai Pj. Gubsu”, kata Yonge, Dosen Fak. Ekonomi Univ. Prima Indonesia (UNPRI) Medan, Penulis Buku Jokowi, mantan Staf Ahli Ketua DPRD Sumut. ***

Efendy Naibaho

Pos terkait