formatnews.id – Medan, 5 Desember 2025 – Aktivis Lingkungan Shohibul Anshor Siregar mengecam sikap Kementerian HAM yang menolak penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal “simbiosis mutualisme” antara perusahaan dan pekerja dinilai melindungi ekstraktifisme neoliberal, bukannya prioritas HAM dan korban ekologis.
“Saya kecewa dengan bahasa kekuasaan Pigai. Ini bukan HAM komprehensif, tapi pembiaran korporasi seperti TPL yang berkontribusi pada deforestasi dan banjir,” ujar Siregar, dosen UMSU dan penggiat Danau Toba, dalam wawancara eksklusif. Ia mendesak konfrontasi struktural untuk selamatkan Suenmatera, termasuk adopsi ‘ecocide’ sebagai kejahatan HAM.
Data BNPB per 5 Desember 2025 mencatat 867 korban meninggal, 521 hilang, dan ratusan ribu mengungsi di tiga provinsi. Faktor utama: degradasi hutan di DAS, dengan gelondongan kayu ilegal memperburuk dampak. KLHK mencatat deforestasi nasional turun 23% menjadi 166.450 ha per September 2025, tapi Sumut kehilangan 6.142 ha, Sumbar 5.705 ha, dan Aceh 10.100 ha. GFW laporkan 397.922 peringatan deforestasi akhir November-Desember, seluas 4.900 ha.
TPL disorot atas konflik lahan dan kerusakan lingkungan di Danau Toba. Agustus-September 2025, ratusan karyawan diduga serang warga, 33 luka (18 perempuan, 15 pria). Bupati Samosir dan HKBP menolak bantuan TPL karena dianggap perusak ekologi. WALHI tuding TPL alihfungsikan hutan, meski perusahaan bantah dan janji audit. Luhut Pandjaitan bantah kaitan dengan TPL. Gubernur Sumut rekomendasi penutupan jika abai, sementara Tim Khusus KemenHAM lapor akhir Desember.
Siregar serukan aksi: “Dorong Peradilan Rakyat dan kolaborasi AMAN-WALHI untuk tuntut akuntabilitas.”
Senada dengan Shohibul, Eforus HKBP Pdt Victor Tinambunan kepada formatnews.id Jumat ((05/12) menyatakan kurang tepat Menteri Pigai menerima pihak TPL di kantor. Seharusnya pihak yang diduga korban HAM oleh TPL yang disambut di kantor beliau. Atau malah beliau turun bertemu korban. Beliau Menteri HAM bukan Menteri Perindustrian.
Beliau, lanjut Eforus, lebih fokus pada kepentingan TPL dan pekerjanya, alangkah baiknya beliau fokus memikirkan dan memperjuangkan masyarakat korban. Kalau Menteri HAM saja tidak mengutamakan masyarakat kecil, lantas siapa lagi yang diharapkan?. ***
Efendy Naibaho
