formatnews.id – Samosir : Polemik pembayaran figura Bupati dan Wakil Bupati Samosir kepada pihak vendor menjadi isu hangat di Kabupaten Samosir. Persoalan tersebut mencuat ke ruang publik setelah diketahui belum adanya pembayaran kepada vendor yang mengerjakan figura dimaksud. Isu itu kemudian viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Dalam perkembangan terakhir, pembayaran figura tersebut akhirnya dilunasi oleh seorang tokoh masyarakat. Jumlah dana yang dibayarkan kepada vendor diketahui sebesar Rp4 juta. Semakin mencuatnya persoalan ini dan menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya mantan anggota DPRD Samosir, Marko Panda Sihotang.
Kepada media, Senin (22/12/2025), Marko menilai polemik tersebut mencoreng citra lembaga DPRD Samosir di mata publik. Ia menegaskan bahwa Sekeretaris DPRD Samosir seharusnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
Menurut Marko, masalah figura merupakan persoalan internal yang seharusnya tidak sampai diketahui masyarakat luas. “Ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi,” ujar Marko kepada wartawan.
Selain itu, Marko juga menilai Sekeretaris DPRD Samosir, Ricky Rumapea, tidak komunikatif dalam menjalankan tugasnya. Akibat lemahnya komunikasi, persoalan yang dianggap sepele justru berkembang menjadi polemik publik, ujarnya di Pangururan.
Marko menilai kondisi tersebut berpotensi mempertaruhkan marwah dan wibawa DPRD Samosir. Ia juga mengingatkan bahwa jika Ricky Rumapea tetap dipertahankan sebagai Sekeretaris DPRD, bukan tidak mungkin akan muncul persoalan yang lebih serius ke depan.
Untuk itu, Marko mendesak Bupati Samosir agar segera mengambil langkah tegas dengan mengganti Sekretaris DPRD dalam waktu dekat. “Jika bupati Samosir tidak menggantinya, maka patut diduga ada sesuatu” pungkasnya sembari menambahkan agar anggaran di Sekeretariat DPRD Samosir diaudit.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon, mengambil inisiatif melunasi biaya pembuatan figura tersebut kepada pihak vendor. Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah diketahui pembayaran pembuatan figura kepala daerah belum diselesaikan oleh Sekeretariat DPRD Kabupaten Samosir. Akibatnya, foto Bupati dan Wakil Bupati sempat diturunkan dari sejumlah ruangan, memicu perhatian dan perbincangan luas di media sosial.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, Oloan Simbolon menyelesaikan pembayaran langsung kepada penyedia jasa, Hotdon Naibaho. Pelunasan dilakukan pada Minggu (21/12/2025) di Pangururan dengan total biaya sebesar Rp4 juta.
Oloan mengatakan, langkah tersebut diambil untuk mengakhiri polemik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat. “Ini bukan soal kewajiban atau tidaknya memasang figura kepala daerah. Yang terpenting adalah menjaga suasana tetap kondusif, apalagi menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun,” ujarnya.
Menurut Oloan, momentum keagamaan seharusnya diisi dengan pesan kedamaian dan kebersamaan, bukan perdebatan yang berlarut-larut. Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan wibawa Pemerintah Kabupaten Samosir di mata publik.
Dengan pelunasan tersebut, pihak yang sebelumnya menurunkan figura diminta untuk mengembalikan dan memasang kembali foto Bupati dan Wakil Bupati Samosir di ruang-ruang resmi Sekretariat DPRD pada Senin (22/12/2025). Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan tata kelola administrasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan dapat berjalan lebih tertib dan profesional. “Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tetapi bagaimana menjaga martabat lembaga dan wajah pemerintahan. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi,” tegasnya.
Oloan juga menilai keberadaan foto kepala daerah di ruang resmi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan dan simbol penghormatan terhadap institusi yang sah.
Hotdon Naibaho sendiri membenarkan pembayaran sebesar Rp4 juta telah dilunasi. “Terima kasih kepada Bang Oloan Simbolon yang telah menyelesaikan pembayaran. Sesuai arahannya, figura akan kembali dipasang di Kantor DPRD Samosir”, ujarnya.
Dengan tuntasnya persoalan tersebut, polemik figura Bupati dan Wakil Bupati Samosir dinyatakan selesai. Masyarakat pun diharapkan dapat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan suasana aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Samosir.
Dikutip dari RakyatPost.id, Sekeretaris Dewan (Sekwan) Samosir, Ricky Rumapea, angkat bicara terkait kasus foto yang viral di media sosial. Ia mengaku tidak menyangka bahwa situasi akan berakhir seperti ini.
Menurut Ricky, setelah pelantikan, beberapa set foto diantar ke kantornya tanpa konfirmasi dan komunikasi sebelumnya. Setelah beberapa hari, ia ditagih untuk membayar foto tersebut dengan total harga Rp6 juta. Ricky mengaku sempat keberatan karena biayanya terlalu mahal dan tidak ada anggaran untuk itu. Namun, karena foto-foto tersebut sudah diantar, ia meminta agar fotografer bersabar dan telah membayar Rp2 juta sebagai tanda jadi.
Ricky menambahkan bahwa pembayaran foto tersebut hanya dengan kebijakan pribadinya, artinya tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Ia menegaskan bahwa tidak ada anggaran untuk itu dan jika dimasukkan ke dalam anggaran, harganya tidak masuk akal.
Ricky merasa kecewa ketika fotografer tersebut datang ke kantornya untuk mengambil foto lagi dan kemudian memviralkan kasus tersebut di media sosial. Ia merasa bahwa ada unsur pemerasan dalam kasus ini, terutama karena tidak ada perjanjian tertulis mengenai foto tersebut.
Ricky berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara baik dan tidak merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga meminta agar fotografer dapat memahami posisi dan kebutuhan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.***
Efendy Naibaho
