formatnews.id – Mantan anggota DPRD Provsu Efendy Naibaho, yang juga tokoh masyarakat Samosir soroti ketidakhadiran beberapa anggota DPRD Samosir pada rapat paripurna, Sabtu (21/9/2024).
Efendy Naibaho kepada media Minggu (22/09) di kediamannya di Siogung-ogung menyatakan rasa kecewanya dan sangat menyayangkan ketidakhadiran beberapa anggota DPRD pada rapat paripurna sesuai dengan surat undangan yang ditandatangani wakil ketua DPRD Samosir, dengan agenda pembahasan dan persetujuan bersama atas Ranperda tentang P ABPD TA 2024, Ranperda tentang RPJPD Kab. Samosir 2025 – 2045 dan juga Nota Pengantar Ranperda Tentang APBD 2025.
Sebelumnya Sekwan membacakan kehadiran anggota DPRD yang hadir sebanyak 7 orang dari 24 anggota DPRD Kab. Samosir, sehingga rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon, diskors sampai 2 kali karena tidak korum.
Selanjutnya Nasib Simbolon meminta tanggapan masing- masing fraksi, untuk penjadwalan ulang rapat paripurna, minus tanggapan dari fraksi PDIP karena tidak ada satupun anggota DPRD dari partai tersebut yang hadir.
Efendy Naibaho menyatakan bahwa paripurna itu, bukan ujuk- ujuk atau tiba- tiba digelar, karena mekanismenya sudah diatur dan dijadwalkan. Paripurna itu kan rapat tertinggi di DPRD, iya kalau tidak datang kemana aja dewannya,? Seharusnya ada alasan yang jelas, ujar Efendy.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembahasan antara DPRD dan Pemerintah sudah dilakukan sebelum paripurna, yang sudah memakan tenaga dan pikiran. Seharusnya antara legislatif dan eksekutif harus saling menghargai karena yang mau dibahas dan disetujui untuk kepentingan masyarakat, jelasnya.
Kalau P-APBD tidak disetujui, kan yang rugi rakyat. Misalnya pembangunan yang diprogramkan akan terhambat, bahkan kemungkinan pengawai honorer terhambat gajinya, dan pastinya banyak kepentingan rakyat yang akan terkendala, terangnya.
Untuk itu Naibaho meminta DPRD Kab. Samosir untuk mengesampingkan kepentingan partai atau golongan dan meminta hadir pada rapat paripurna yang direncanakan Senin (23/9/2024) demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Samosir.
Pada kesempatan yang sama, Juan Simarmata, warga Samosir yang peduli pembangunan, juga sangat menyesalkan ketidakhadiran anggota DPRD tanpa alasan yang jelas, apalagi yang tidak hadir lebih banyak daripada yang hadir, tuturnya.
Kalau mereka (DPRD) tidak mau lagi hadir, iya kita masyarakat, warga, seharusnya sudah bisa membuat aksi jemput dewan ke rumahnya. Karena menurutnya anggaran itu hak masyarakat dan menyangkut kebutuhan masyarakat, tambanya.
Pantauan media di gedung DPRD, Bupati Samosir dan OPD-nya setia menunggu, namun hingga pukul 24.00 WIB masih tidak korum, akhirnya rapat diskors sampai hari Senin. *ss*
