Oleh Wilmar Eliaser Simandjorang l Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PSGI)
DANAU TOBA, terus diposisikan sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata nasional. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, dan masuknya investasi. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah Danau Toba sedang diarahkan sebagai geopark kelas dunia, atau justru bergeser menjadi ruang mass tourism yang belum sepenuhnya selaras dengan daya dukung ekologis kawasan?
Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata. Ia merupakan lanskap kaldera vulkanik yang diakui dalam kerangka UNESCO Global Geopark, yang menuntut keseimbangan antara konservasi geologi, edukasi kebumian, pemulihan ekologi, dan pemanfaatan ekonomi berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pariwisata seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan lanskap yang utuh.
Di tingkat pemerintah pusat, arah kebijakan Danau Toba menunjukkan perhatian yang kuat dan lintas sektor. Berbagai kementerian terlibat, mulai dari pariwisata, pekerjaan umum, lingkungan hidup, hingga perencanaan pembangunan nasional. Namun tantangan yang mengemuka adalah belum sepenuhnya terintegrasinya kebijakan lintas sektor tersebut dalam satu desain pengelolaan geopark yang konsisten di lapangan. Akibatnya, masing-masing sektor cenderung berjalan dengan indikator dan logika programnya sendiri.
Dalam konteks percepatan pariwisata, BPODT memegang peran penting sebagai motor pengembangan destinasi dan investasi. Namun dalam implementasinya, pendekatan yang dominan masih berfokus pada peningkatan kunjungan, percepatan pembangunan kawasan wisata, dan penguatan daya tarik investasi. Pada titik ini, logika mass tourism kerap tampil lebih menonjol dibanding penguatan prinsip geopark yang berbasis konservasi dan edukasi.
Sementara itu, pemerintah daerah di kawasan Danau Toba berada dalam tekanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dalam praktiknya, keberhasilan kerap diukur dari realisasi proyek dan peningkatan kunjungan wisata. Kondisi ini membuat agenda pemulihan ekologis—terutama yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan kualitas ekosistem danau—belum selalu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Toba Caldera UNESCO Global Geopark Management Body menghadapi tantangan untuk menjaga standar UNESCO yang menekankan konservasi, edukasi, dan keberlanjutan. Namun dalam praktik tata kelola, posisi geopark sering berada di tengah tarik-menarik antara tuntutan pelestarian dan tekanan percepatan pembangunan wisata. Akibatnya, peran geopark sebagai pengarah utama (leading framework) belum sepenuhnya optimal dalam menyatukan arah kebijakan kawasan.
Fenomena yang kemudian terlihat adalah semakin kuatnya dominasi mass tourism dalam narasi pembangunan Danau Toba. Ukuran keberhasilan lebih sering dikaitkan dengan jumlah kunjungan dan pertumbuhan destinasi wisata, sementara agenda konservasi, edukasi geopark, dan penguatan peran masyarakat lokal berjalan relatif lebih lambat dan kurang mendapatkan ruang yang setara dalam narasi publik.
Pada titik ini, terjadi pergeseran yang perlu dicermati bersama: dari geopark sebagai kerangka pemulihan dan edukasi bumi, menjadi destinasi wisata yang lebih didorong oleh logika pertumbuhan jangka pendek.
Pada akhirnya, persoalan Danau Toba tidak semata terletak pada banyaknya program atau aktor yang terlibat, melainkan pada belum terintegrasinya arah kebijakan dalam satu visi geopark yang konsisten. Selama logika mass tourism tetap menjadi motor utama tanpa keseimbangan yang memadai dengan prinsip konservasi, maka Danau Toba akan terus berada dalam paradoks pembangunan: semakin tumbuh secara ekonomi dan popularitas, tetapi belum tentu semakin pulih secara ekologis.
Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya percepatan pembangunan, melainkan penataan ulang arah kebijakan agar seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, BPODT, dan pemerintah daerah—bergerak dalam satu kerangka ekosistem geopark yang utuh, bukan sekadar logika sektoral dan proyek. ***
