formatnews.id – Pangururan : Dahlan Iskan, sosok pemimpin yang harus ditiru kalau kita ingin mau sukses. Dia berpikir cepat melihat untung rugi baik secara moral maupun materi.
Koordinator PMPHI I Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia l Drs Gandi Parapat dan jurnalis senior Efendy Naibaho kepada media di Pangururan, Kamis 20.02.2025 menyebutkan mereka mengenalnya ketika menjabat sebagai Menteri BUMN. Sangat cepat dan tepat menyelesaikan masalah, seperti memimpin rapat tidak bertele – tele.
Apa masalahmu dan bagaimana caramu menyelesaikan masalahmu ? Sehingga cepat dapat jalan keluar penyelesaian masalah. Saya dalam kurun waktu 2,5 tahun, lanjut Gandi, banyak belajar dari Dahlan Iskan dan dia salah satu tokoh idaman saya.
Masalah Dahlan Iskan mau dicalonkan Dewan Pers, kami sangat yakin kalau para pihak yang berhak menentukan Dewan Pers atau Ketua Dewan Pers, sudah pasti tidak ragu lagi atas kepribadian dan tanggungjawab Dahlan Iskan.
Namun kalau ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Dewan Pers atau Ketua Dewan Pers, itu untuk kepentingan politik tertentu atau tidak kepentingan Pers, pasti tidak menginginkan Dahlan Iskan di Dewan Pers atau Ketua.
Dahlan Iskan itu tidak manusia yang ambisius, tapi selalu berbuat baik dan memperbaiki yang kurang baik. Apa PMPHI SU mendukung Dahlan Iskan menjadi Dewan Pers ?. Atau apakah PMPHI SU setuju Dahlan Iskan menjadi Dewan Pers ?
Sangat setuju kalau Dahlan Iskan berkenan dan semua langkah Dahlan Iskan tidak pernah kami ragukan, artinya semua kami amini, ujar Gandi.
Senada dengan Gandi Parapat, jurnalis senior Efendy Naibaho juga berharap Dahlan Iskan menjadi Ketua Dewan Pers.
Ketika masih menjadi stringer Majalah Tempo di Medan, seingat Efendy Naibaho, Dahlan Iskan pimpinan di Surabaya hingga mengelola media terkenal di sana, Jawa Pos.
Sangat tepat jika Dewan Pers dipimpin Dahlan Iskan, yang di tengah kesibukannya yang padatnya bukan main sekarang ini, Dahlan Iskan masih meluangkan waktu menulis hal-hal yang tren dan yang enak dibaca dan perlu.
Dikutip dari KOMPAS, Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Masyarakat bisa memberikan masukan terkait kredibilitas calon-calon tersebut.
Ke-18 calon anggota Dewan Pers itu terdiri atas masing-masing enam orang dari unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Nama-nama calon itu ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Ketua BPPA Dewan Pers Bambang Santoso menjelaskan, pemilihan calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028 sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dan disepakati bersama. Pihaknya meminta masyarakat memberikan masukan atas nama-nama calon anggota Dewan Pers hingga Kamis (27/2/2025) melalui alamat surel BPPA@dewanpers.or.id.
”Kami berharap masukan dari masyarakat ini akan mendorong terpilihnya anggota Dewan Pers yang memiliki kredibilitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan pers di Indonesia,” ujarnya lewat keterangan pers.
Calon anggota Dewan Pers dari unsur wartawan terdiri dari Abdul Manan, Maha Eka Swasta, Marah Sakti Siregar, Muhammad Jazuli, Sayid Iskandarsyah, dan Wahyu Triyogo. Calon dari unsur pimpinan perusahaan terdiri dari Dahlan Dahi, Eko Pamuji, Paulus Tri Agung Kristanto, Syamsudin Hadi Sutarto, Totok Suryanto, dan Yogi Hadi Ismanto.
Adapun calon dari unsur tokoh masyarakat adalah Albertus Wahyurudhanto, Dahlan Iskan, Komarudin Hidayat, M Busyro Muqoddas, Ratna Komala, dan Rosarita Niken Widiastuti. Para calon anggota Dewan Pers itu dipilih dari 42 nama bakal calon yang mendaftarkan diri ke BPPA hingga penutupan pendaftaran pada 11 Februari 2025.
Sebelumnya, Santoso menekankan pentingnya bagi anggota Dewan Pers mendatang memahami perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan media baru. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap pers di Tanah Air.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap peningkatan kapasitas jurnalis dapat dilakukan oleh semua pihak, terutama pemerintah. Ia juga berpesan agar anggota Dewan Pers mendatang dapat memikirkan strategi penguatan kapasitas tersebut, baik dari segi konten maupun jumlah.
”Tantangan selanjutnya adalah bagaimana Dewan Pers ke depan dapat menjalin kerja sama dengan multistakeholder untuk bisa membangun payung perlindungan kepada jurnalis dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanannya,” kata Ninik.
Sejumlah media menutup edisi cetaknya. Namun, beralih ke platform daring belum sepenuhnya menjawab persoalan. Sebab, perusahaan platform global menguasai lebih dari 70 persen belanja iklan digital. Distribusi konten jurnalistik juga didominasi oleh platform tersebut.
Meredupnya bisnis media berpengaruh terhadap nasib jurnalis dan pekerja media lainnya. Demi menerapkan efisiensi, banyak perusahaan media melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada juga perusahaan yang menawarkan kepada pekerjanya untuk pensiun dini.
Samuel Parningotan
