Samosir, formatnews.id — Gerakan Oikotree Indonesia mengkonsolidasikan perlawanan teologis terhadap rezim ekstraktif termasuk karena masalah yang timbul belakangan menyusul diundangkannya UU Cipta Kerja. Dalam pemahaman saya, berdasar prinsip “tanah sebagai anugerah Tuhan”, gerakan ini mengecam proyek strategis nasional (PSN) dan industri seperti PT Toba Pulp Lestari yang mengorbankan masyarakat adat.
Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan formatnews,id Sabtu sore (31/05/2025). Shohibul Anshor Siregar yang adalah Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (nBASIS), itu, menjelaskan bahwa gerakan Oikotree sesungguhnya lahir dari refleksi kritis tiga lembaga gereja global—WCC, WCRC, dan CWM—pada 2013. “Mereka membaca krisis ekologis sebagai buah kapitalisme neoliberal yang mengubah tanah menjadi komoditas,” tegasnya.
Buku Dengarkan Jeritan Bumi (2017) menjadi landasan teologis gerakan ini. Shohibul menekankan dua prinsip kunci: larangan privatisasi tanah (ini merujuk pada Imamat 25:23) dan kutukan terhadap keserakahan elit (sebagaimana dapat disarikan dari Yesaya 5:8-9). “Teologi ini bukan abstrak. Di Papua, masyarakat kehilangan jutaan hektar tanah ulayat akibat PSN food estate Merauke. Di Humbang Hasundutan, PT TPL merusak ekosistem Danau Toba sambil menggusur petani,” paparnya.
UU Cipta Kerja, menurut Shohibul, mempercepat bencana ekologis. Banyak pihak yang menyesidkan data dan mencatat ramainya kasus pelanggaran HAM terkait PSN, termasuk data keluarga-keluarga yang kehilangan penghidupan. “Umumnya PSN berjalan tanpa konsultasi bermakna. UU ini menghapus partisipasi publik dalam prasyarat AMDAL,” kritiknya.
Strategi Oikotree, lanjut Shohibul, berfokus pada tiga front:
Sepanjang pengetahuan saya, tiga fokus utama gerakan dan regenerasi gerakan berfokus pada, pertama, Pendidikan publik melalui berbagai media untuk menjelaskan dan membongkar penyimpangan theo-capitalism—pembajakan ayat Alkitab untuk legitimasi akumulasi profit.
Kedua, Kolaborasi ekumenis dengan WALHI dan PGI, termasuk dukungan pada Mogok Nasional Ojol 2025. Ketiga, Kontra-narasi lewat aliansi-aliansi yang menuntut penghentian PSN merusak dan hal-hal serupa.
Tantangan terberat, imbuhnya, adalah fragmentasi gerakan antargereja dan hegemoni theo-capitalism. “Banyak gereja masih memisahkan urusan rohani dan sosial. Padahal, perlawanan terhadap PT TPL di Sumut harus melibatkan gereja sebagai kekuatan moral,” ujarnya.
Ke depan, Oikotree mendorong audit ekologis terhadap seluruh warisan PSN. “Agenda Dekade Keadilan Iklim 2025-2035 harus konkret: tolak logika neoloberalisme dan ideologi pertumbuhan, bangun gereja hijau, dan selamatkan komunitas rentan,” tandas Shohibul, mengutip perlawanan masyarakat adat Papua: “Hutan adalah ibu yang memberi nafas”.
Gerakan Oikotree membuktikan iman tak boleh diam ketika rezim ekstraktif mengorbankan manusia dan alam. Konsolidasi lintas-sektor menjadi kunci mengembalikan oikos—rumah bersama yang nyaris karam oleh keserakahan. ***
Efendy Naibaho
