formatnews.id – Usulan penulis buku “Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara” Sri Harjono, agar masa jabatan ketua umum dan sekeretaris jenderal partai politik dibatasi hanya satu periode atau lima tahun, disambut baik beberapa aktifis.
Dikutip dari Antara, pembatasannya disebutkan untuk menghindari terjadinya ‘kepemilikan’ partai politik oleh satu orang atau oleh keluarga,” ujar Sri Harjono saat acara bedah buku tersebut di Gedung UC Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu.
Menurut Harjono, sejak era reformasi 1999, sistem kepartaian di Indonesia justru melahirkan entitas politik yang cenderung dikuasai secara personal dan turun-temurun, sehingga menjauh dari prinsip demokrasi. Dia menyebut partai politik kini ibarat aset pribadi bagi para ketua umum untuk mengamankan jatah kekuasaan dalam pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif.
Karena itu, lanjut dia, ketika seseorang terjun ke politik praktis, maka jalan yang teraman adalah memberikan kesetiaan total kepada ketua umum partai politik agar mendapat kepercayaan untuk ditempatkan di satu jabatan tertentu.
Ketua umum partai politik pun, lanjut dia, akan memilih orang-orang yang loyal kepada dirinya untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya. “Ketika seseorang terjun ke politik, jalan amannya adalah bersikap loyal pada ketua umum. Maka yang dipilih menduduki jabatan publik pun bukan berdasarkan kapasitas, tapi loyalitas,” ucapnya.
Ia menilai tidak adanya meritokrasi di internal partai berdampak pada hilangnya meritokrasi pula di lembaga publik, termasuk dalam jabatan birokrasi seperti menteri. Akibatnya, kebijakan dan anggaran negara baik ditingkat pusat maupun daerah menjadi tidak efektif dan rawan dikorupsi karena dikendalikan secara politis. “Alokasi uang rakyat yaitu APBN dan APBD tidak benar-benar diprioritaskan untuk rakyat karena penggunaan anggaran tidak efektif,” ujar dia.
Menurut Harjono, kecenderungan tersebut harus diluruskan agar keberadaan partai politik menjadi produktif bagi pembaharuan negara Indonesia ke depan dan tidak menjadi penyebab keterpurukan bangsa di masa yang akan datang. “Masa jabatan ketua umum partai politik, sekjen maupun ketua di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu dibatasi hanya satu periode. Hal ini dapat menghindari terjadinya kepemilikan partai politik oleh satu orang atau keluarga,” kata dia.
Harjono menambahkan bahwa usia negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru 79 tahun merupakan usia yang masih sangat muda sehingga membutuhkan pembaruan terus-menerus dari upaya pembengkokan tujuan bernegara seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu pelurusan tersebut adalah pembaruan sistem partai politiknya. Terlebih partai politik sudah mendapatkan bantuan keuangan dari negara yang mana bantuan tersebut diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR atau DPRD.
Bantuan keuangan tersebut 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya untuk biaya administrasi, sewa kantor, gaji staf, dan kegiatan rapat internal. “Bantuan keuangan partai politik ini tujuannya bagus, namun dengan sistem partai politik yang ada saat ini maka seperti memberikan pupuk bagi berlangsungnya partai politik yang dikuasai oleh personal dan keluarga,” ujar dia, dikutip dari Antara.
Kepada formatnews,id, Minggu (01/06/2025), Effendi Manullang menyatakan, betul, cukup satu periode agar berlangsung regenerasi.Yang terjadi kini adalah otoriter berbungkus demokrasi. Kondisi ini melanda hampir semua parpol. Reformasi gagal , KKN semakin bersimerajalela bahkan lebih parah. Parpol jangan buang badan, ujar politisi yang lama di PDI (Partai Demokrasi Indonesia) di Sumatera Utara itu.
Satu kata saja, cukup satu periode, lanjut Manullang, pernah menjabat di legislatif Deli Serdang dan Ketua PNI Marhaenisme Deli Serdang itu sembari menambahkan agar jangan dia-dia saja.
Beathor Soerjadi, seorang aktifis di Jakarta, kepada formatnews.id hampir senada dengan Effendi Manullang menyebutkan sepakat agar partai bersifat terbuka, tidak menjadi dinasti. Nampaknya, PSI akan melaksanakan sebagai Partai Terbuka. “Lihat format PSI saja”, ujarnya singkat. ***
Efendy Naibaho
