formatnews.id – Samosir : Di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) justru menjadi sorotan akibat menggelar berbagai acara hiburan yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi masyarakat.
Tokoh masyarakat Samosir, Efendy Naibaho, dengan tegas mengkritik langkah Pemkab yang disebutnya lebih sibuk berpesta -pesta daripada memikirkan kesulitan warga yang terdampak kekeringan. “Kita sedang mengalami kemarau panjang. Sumur warga mulai kering, tanaman mati, bahkan beberapa desa mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Mereka justru menggelar acara besar-besaran,” ujar Efendy, Jumat (25/7/2025) di Pangururan.
Efendy menyinggung gelaran acara budaya bertajuk Tao Toba Jou-Jou yang dilangsungkan pada 25–27 Juli 2025. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak tepat waktu dan terkesan mengabaikan kepentingan dasar masyarakat.
Ia menilai, pemerintah seharusnya mengarahkan anggaran untuk penanggulangan dampak kekeringan, seperti penyediaan air bersih, irigasi darurat, dan bantuan kepada petani yang gagal panen. “Ini bukan soal menolak budaya, tetapi soal prioritas. Saat rakyat kesulitan, pemerintah justru menari di atas penderitaan mereka,” lanjut Efendy.
Warga di sejumlah desa, seperti Desa Tanjungan, Hatinggian, dan Limbong, dilaporkan mulai membeli air bersih dari luar desa karena sumber mata air mereka mengering sejak akhir Juni 2025. Di Siogung-ogung, beberapa warga meminta air dari tetangga yang saluran airnya lebih rendah.
Beberapa petani mengaku mengalami gagal panen akibat tidak adanya air untuk mengairi sawah dan ladang. Bahkan, tanaman kopi dan jagung yang menjadi andalan di wilayah Harian dan Simanindo mulai menguning dan mati.
Efendy pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Ia mengaku heran dengan sikap Bupati Samosir yang lebih memilih mengejar pencitraan melalui festival, ketimbang turun langsung mendengar keluhan rakyat. “Ini bukan kali pertama. Hampir setiap ada perayaan atau even besar, selalu diadakan tanpa mempertimbangkan situasi masyarakat. Padahal anggarannya bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak,” katanya.
Dalam situasi normal, Efendy Naibaho menyebut dirinya mendukung penuh pelestarian budaya Batak dan pariwisata Tao Toba. Namun saat ini, ia menekankan perlunya empati dari pejabat publik terhadap penderitaan warga.
Kritik Efendy mendapat dukungan dari sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Kecamatan Nainggolan dan Palipi. Mereka menilai pemerintah perlu lebih peka dan membuka ruang dialog sebelum menetapkan agenda hiburan skala besar. “Banyak warga sekarang sedang berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan air. Tapi pemerintah justru fokus pada panggung musik dan tari-tarian. Ini mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Efendy meminta agar Pemkab meninjau ulang kegiatan Tao Toba Jou-Jou, atau setidaknya menyesuaikan pelaksanaannya agar lebih sederhana dan bernuansa kepedulian sosial. “Kalaupun tetap digelar, minimal ada aksi nyata Pemkab membantu warga terdampak kekeringan. Jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Samosir untuk segera memanggil pihak eksekutif guna menjelaskan kebijakan anggaran dalam menghadapi musim kemarau 2025 ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Namun sejumlah pejabat terpantau mengikuti gladi resik pembukaan acara di Pangururan sejak Rabu malam.
Kegiatan Tao Toba Jou-Jou disebut-sebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah, dengan menghadirkan artis nasional dan parade budaya dari berbagai daerah.
Kondisi ini sangat kontras dengan kenyataan di lapangan, di mana beberapa sekolah di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Ronggur Nihuta sudah kekurangan air bersih untuk sanitasi. “Kalau untuk even bisa disiapkan segalanya, kenapa untuk air bersih rakyat malah dibiarkan?” ujar Efendy.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran akan dampak jangka panjang kekeringan terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.
Efendy berharap Pemkab segera membentuk satuan tugas darurat kekeringan yang bertugas mendistribusikan air, menyediakan tandon di desa-desa, serta memberi bantuan bagi petani dan pelaku UMKM terdampak. “Jangan tunggu bencana meluas baru sibuk. Cegah sejak dini. Tugas pemerintah itu bukan berpesta, tapi melayani,” pungkas Efendy.
Sampai berita ini diturunkan, hujan belum mengguyur kawasan Samosir secara signifikan dalam dua bulan terakhir. BMKG memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga awal September 2025. Sedang hutan di beberapa tempat juga sudah terbakar dan angin kencang serta puting beliung juga menerpa di beberapa titik di Samosir.
Praktisi perencanaan pembangunan regional dan pedesaan, Dr Wilmar Eliezer Simandjorang, Dipl. Ec., M.Si, dikutip dari Mistar.ID, menegaskan Festival Tao Toba Jou-Jou harus dimaknai sebagai gerakan kolaboratif lintas sektor yang mengintegrasikan pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Dalam pandangannya, Jumat (25/7/2025), Wilmar menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Danau Toba saat ini, mulai dari kerusakan ekologis, pencemaran air, hingga tata kelola kawasan yang dinilai belum berkelanjutan.
“Jangan sampai festival ini hanya jadi panggung seremonial dan pencitraan belaka, sementara Danau Toba terus menjerit akibat kerusakan dan masyarakat lokal makin termarginalkan,” ujar Wilmar.
Wilmar menyarankan agar minimal 30 persen anggaran festival dialokasikan untuk konservasi dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, edukasi lingkungan, serta penguatan pelaku UMKM.
“Panggung megah tak akan berarti jika rakyat kesulitan air bersih dan petani kesulitan pasar. Alokasi anggaran harus adil dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal. Menurutnya, sekitar 70 persen pelaku dalam festival seharusnya berasal dari komunitas lokal, termasuk pelaku UMKM, seniman daerah, dan generasi muda. “Kita tidak butuh mobilisasi massa, tapi partisipasi sejati. Masyarakat harus jadi penggerak utama, bukan sekadar pelengkap acara,” katanya.
Ia juga mendorong dibentuknya forum komunikasi multipihak yang melibatkan warga agar proses evaluasi pasca-acara lebih terbuka dan transparan.
Wilmar mengusulkan agar edukasi lingkungan diintegrasikan dalam festival melalui sesi workshop, kampanye pengurangan sampah plastik, serta edukasi interaktif bagi pengunjung—khususnya generasi muda. “Danau Toba bukan hanya lanskap, tapi warisan kehidupan. Budaya dan lingkungan harus dipelihara bersama dengan pendekatan edukatif dan inovatif,” katanya.
Ia mengusulkan pembentukan kelompok masyarakat pengelola hutan dan perairan, yang bekerja berdasarkan prinsip kearifan lokal seperti marsiadapari dan partukkoan, untuk mendukung konservasi berkelanjutan dan pengurangan limbah festival hingga 50 persen dari tahun sebelumnya.
Menurut Wilmar, festival seharusnya menjadi sarana untuk mengangkat produk lokal yang berkelanjutan. Ia menargetkan 60 persen produk yang ditampilkan memiliki sertifikasi ramah lingkungan, dengan peningkatan omzet UMKM hingga 30 persen dibanding tahun sebelumnya. “Kalau hanya jadi pajangan tanpa ada strategi pemasaran jangka panjang, itu bukan pemberdayaan, tapi pemanfaatan sesaat,” tuturnya.
Wilmar juga menekankan evaluasi keberhasilan festival tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pengunjung, tetapi dari indikator sosial, ekonomi, etika, dan lingkungan. Ia menyarankan agar dilakukan studi dampak menyeluruh, termasuk partisipasi kelompok rentan dan peningkatan pendapatan warga.
Di akhir pernyataannya, Wilmar menyatakan Festival Tao Toba Jou-Jou seharusnya menjadi momentum transformasi, bukan sekadar rutinitas tahunan. “Ini saatnya kita menjadikan festival sebagai panggung sinergi—antara budaya, alam, dan masa depan rakyat. Tapi itu hanya bisa terjadi jika ada niat tulus, kebijakan transparan, dan keterlibatan semua pihak,” ucap dia. ***
Samuel Parningotan
