formatnews.id – Pangururan, Fenomena kekeringan dan musim kemarau panjang di berbagai daerah di Indonesia kembali memicu perdebatan tentang kesiapan negara menghadapi krisis iklim global. Meski isu perubahan iklim kerap digelorakan di forum internasional, di dalam negeri, kebijakan teknis yang solusional justru terkesan absen.
Shohibul Anshor Siregar, pengajar dan pengamat kebijakan publik, kepada formatnews.id, menilai bahwa respons Indonesia terhadap krisis iklim masih sebatas retorika. “Kita bicara perubahan iklim seperti gaya, bukan kebijakan teknis. Padahal, dampak kekeringan terhadap pangan, energi, dan kehidupan masyarakat sudah jelas di depan mata,” tegas Siregar saat diwawancarai, Jumat (25/7).
Teknologi Rekayasa Cuaca Masih Terabaikan
Siregar menyoroti minimnya kesiapan teknologi yang seharusnya menjadi tulang punggung mitigasi dampak kekeringan. “Indonesia tidak menyiapkan teknologi untuk merekayasa hujan dengan frekuensi dan tingkat yang dibutuhkan. Padahal, negara-negara lain sudah menjadikan weather modification sebagai strategi rutin ketika bencana kekeringan datang,” ujarnya.
Kendala biaya dan investasi di bidang riset cuaca disebut Siregar sebagai faktor klasik yang berulang-ulang dijadikan alasan. “Kita selalu bicara biaya, padahal jika tidak ada inovasi, biaya sosial dan ekonomi dari kekeringan akan jauh lebih mahal,” tambahnya.
Fiqh Bencana dan Dimensi Religius yang Terabaikan
Menurut Siregar, Indonesia sebagai negara dengan populasi religius semestinya dapat memanfaatkan kearifan spiritual dalam merespons bencana iklim.
Dalam Islam, terdapat fiqh bencana yang di dalamnya termasuk shalat istisqa, yaitu shalat meminta turunnya hujan. “Fiqh bencana bukan sekadar ritual. Ia adalah kesadaran bahwa krisis alam harus dihadapi dengan rendah hati, memohon kepada Sang Pencipta, sekaligus memperbaiki cara kita memperlakukan lingkungan,” jelas Siregar.
Ia menambahkan, agama-agama lain juga memiliki praktik dan nilai serupa yang bisa menggerakkan komunitas dalam menghadapi kekeringan. “Sayangnya, spiritualitas ini tidak pernah dijadikan basis untuk kebijakan yang lebih luas. Semua dibiarkan menjadi kegiatan seremonial tanpa ada dampak konkret pada pengelolaan lingkungan,” kata Siregar.
Krisis Kesadaran dan Arah Kebijakan
Siregar mengingatkan bahwa integrasi antara dimensi spiritual dan teknologi sangat mungkin dilakukan jika pemerintah serius. “Kita tidak boleh melihat doa dan teknologi sebagai dua hal yang terpisah. Harus ada integrasi, misalnya ritual istisqa menjadi momentum kampanye nasional tentang konservasi air, tata kelola lahan, dan inovasi teknologi hujan buatan,” tutupnya. ***
Efendy Naibaho
