Catatan Efendy Naibaho
ACUNGAN jempol sangat layak diberikan kepada para kepala daerah yang mau dan berani mengalihkan anggaran mobil dinasnya untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan lain di daerahnya masing-masing. Bangga kita melihat kepemimpnan para kepala daerah tersebut, baik gubernur, bupati dan walikota setelah dilantik menjadi kepala daerah dan ramai-ramai ikut retreat belum lama ini.
Para kepala daerah itu, dari berbagai daerah, dewasa ini ramai-ramai melakukan penolakan mobil dinas dengan berbagai alasan yang sangat masuk akal dan logis. Selain efisien, gerakan revolusi mental rasanya baru terjadi di 2025 ini.
Para kepala daerah yang mengalihkan anggaran itu, dikutip dari Antara, seperti di Jember, Jawa Timur. Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang biasa disapa Gus Fawait, mengalihkan anggaran mobil dinas bupati yang dialokasikan sebesar Rp 600 juta untuk sejumlah kegiatan sosial di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Saya minta anggaran mobil dinas bupati dialihkan untuk disabilitas dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) milik fakir miskin, katanya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih Hidayat Arsani malah menginginkan pengadaan mobil dinas gubernur dialihkan untuk pengadaan mobil ambulans, guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan di desa terpencil.
Anggaran pengadaan mobil dinas gubernur tahun ini Rp3 miliar untuk dialihkan pembelian mobil ambulan, kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang.
Ia mengatakan jika anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur Kepulauan Babel 2025 sebesar Rp3 miliar dialihkan untuk mobil ambulans, akan dapat membeli 15 unit ambulans dan akan diberikan ke desa-desa terpencil. Mobil ambulans ini akan diberikan ke desa-desa untuk membantu warganya mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan.
Senada dengan Bupati Jember, peralihan anggaran untuk mobil ini, karena kondisi mobil dinas sebelumnya masih bagus untuk operasional gubernur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mobil dinas saat ini yang dipakai Toyota Avanza Velos dirasa sudah cukup untuk melakukan aktivitas kedinasan sebagai bupati, sehingga tidak memerlukan mobil dinas baru. Saya rasa mobil dinas yang saya pakai masih cukup baik dan masih bagus, sehingga anggaran untuk beli mobil dinas akan dialihkan untuk masyarakat, tuturnya.
Menurut dia, sikap tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kalangan disabilitas dan fakir miskin karena lebih membutuhkan dibandingkan bupati harus membeli mobil baru. Saya mohon izin kepada pimpinan DPRD, saya serahkan anggaran mobil dinas bupati tersebut kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di Jember, katanya.
Ia menjelaskan anggaran sebesar Rp600 juta dari APBD Jember tahun 2025 mengalokasikan untuk pembelian mobil dinas baru bupati, sehingga akan dialihkan karena sebagai pemimpin harus menunjukkan sikap kesederhanaan meskipun memiliki akses untuk menggunakan barang mewah.
Adanya efisiensi bukan untuk menghabiskan anggaran, melainkan untuk anggaran yang lebih efektif untuk masyarakat Jember sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, ujarnya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyambut baik dan mengapresiasi langkah Bupati Jember Gus Fawait yang menolak anggaran mobil dinas dan mengalihkan untuk kepentingan disabilitas dan fakir miskin. Alokasi anggaran mobil dinas itu akan digeser atau dialihkan pada saat pembahasan perubahan APBD Jember tahun anggaran 2025 dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam program perbaikan RTLH, ucapnya.
Bupati Gunungkidul juga menolak pembelian mobil dinas baru Rp1,5 miliar, Bupati Situbondo batalkan beli mobil dinas baru. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pun tolak pengadaan mobil dinas baru seperti disiarkan Antara pekan-pekan ini.
Yang masih menjadi soal, bagaimana dengan para kepala daerah lainnya se-Indonesia? Mudah-mudahan semuanya mau dan berani melakukannya. Terkait mobil, sangat layak sebenarnya jika ditolak dan dialihkan untuk membeli mobil sampah, ambulans, antar jeput pegawai dan lainnya yang terkesan jarang diganti dan kegiatan sosial lainnya.
Pengalaman sebelumnya, pada APBD-APBD itu, masih banyak yang dirasakan kurang tepat misalnya pergantian mebiler di rumah dinas gubernur, bupati dan walikota, krei dan lainnya yang tidak sangat mendesak. Kan masih bisa dipakai setahun ke depan. Artinya, anggaran yang dirasakan dan diistilahkan “aneh”, supaya dialihkan saja. ***
