Oleh Wilmar Eliaser Simandjorang l Pegiat Lingkungan Berbasis Budaya
KETELADANAN Hoegeng Iman Santoso tidak pernah lahir dari retorika, melainkan dari keberanian sunyi: menolak kompromi, bahkan ketika itu menguntungkan dirinya secara pribadi maupun politik. Ia tidak dikenang karena kekuasaan yang pernah dipegangnya, tetapi karena ia tidak membiarkan kekuasaan mengubah nuraninya.
Di titik ini, pertanyaan tajam perlu diajukan kepada banyak ruang kepemimpinan berbasis kekerabatan, termasuk perkumpulan marga Batak: apakah integritas masih menjadi fondasi, atau telah digeser menjadi sekadar simbol yang dipajang dalam pidato dan seremonial?
Karena yang terjadi sering kali tidak frontal, melainkan perlahan dan nyaris tidak disadari. Kepemimpinan tidak lagi terutama lahir dari keteladanan moral, tetapi mulai ditentukan oleh popularitas, kemampuan membangun jejaring kepentingan, serta kekuatan dukungan yang tidak selalu bersih dari transaksi sosial. Dalam proses itu, integritas tidak dihapus—tetapi dipinggirkan.
Padahal dalam tatanan nilai Batak yang berakar pada prinsip Dalihan Na Tolu, kepemimpinan tidak pernah dimaksudkan untuk mengangkat satu pihak di atas yang lain. Ia berdiri di atas keseimbangan: hormat, tanggung jawab, dan keadilan relasional. Ketika keseimbangan ini digantikan oleh kepentingan kelompok kecil, maka yang runtuh bukan sekadar struktur organisasi—tetapi juga martabat sosialnya.
Hoegeng mengajarkan satu hal yang sederhana tetapi keras: integritas tidak diuji di panggung, tetapi di keputusan-keputusan kecil ketika tidak ada yang mengawasi. Kejujuran, keberanian menolak penyimpangan, dan kesediaan untuk tidak menjadikan jabatan sebagai alat keuntungan pribadi adalah inti kepemimpinan yang bersih.
Dalam konteks perkumpulan marga, integritas seharusnya tampak nyata dalam tiga hal yang tidak bisa ditawar:
- Keterbukaan dalam pengelolaan organisasi, bukan ruang gelap yang hanya dipahami segelintir orang,
- Keadilan dalam pengambilan keputusan, bukan dominasi kedekatan atau senioritas semu,
- Serta keberpihakan pada seluruh anggota, bukan pada lingkaran kecil yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Namun realitas sering memperlihatkan gejala yang lebih mengkhawatirkan: ketika jabatan dalam organisasi kekerabatan mulai diperlakukan sebagai simbol status sosial, bukan amanah moral. Ketika kedekatan pribadi lebih menentukan daripada kelayakan, dan ketika loyalitas kepada individu mengalahkan loyalitas pada nilai, maka di situlah integritas sedang mengalami erosi.
Ini bukan soal menunjuk individu tertentu. Ini soal membaca arah perubahan nilai. Karena organisasi berbasis marga tidak runtuh dalam satu konflik besar, melainkan melemah dalam diam—saat kompromi kecil terhadap nilai mulai dianggap wajar, bahkan dibenarkan.
Hoegeng menjadi cermin yang tidak nyaman, tetapi jujur. Ia menunjukkan bahwa wibawa tidak lahir dari jabatan, melainkan dari kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibeli, diwariskan, atau diklaim—ia hanya lahir dari konsistensi antara kata dan perbuatan.
Maka bagi komunitas marga Batak, peringatan ini menjadi penting: nama besar leluhur, garis keturunan yang kuat, dan simbol kebersamaan tidak akan mampu bertahan jika tidak ditopang oleh integritas nyata para pemimpinnya hari ini.
Sebab pada akhirnya, yang menjaga marwah marga bukanlah struktur organisasi, bukan pula seremoni kebersamaan—melainkan kualitas moral yang hidup dalam keputusan para pemimpinnya.
Ketika integritas dijaga, persaudaraan menjadi kekuatan. Ketika integritas dikompromikan, kepercayaan perlahan runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah organisasi tanpa jiwa—ramai dalam nama, tetapi kosong dalam makna.
Hoegeng telah memberi ukuran yang jelas, meski tidak nyaman: jabatan adalah amanah, bukan alat. Dan amanah itu, dalam konteks marga maupun bangsa, selalu memiliki konsekuensi moral yang tidak bisa dinegosiasikan. ***
