Oleh Samuel Parningotan
DI setiap gagasan besar, selalu ada ruang bagi harapan dan kritik. Begitu pula dengan usulan agar Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., dinobatkan sebagai Duta Danau Toba. Gagasan yang disampaikan Ketua Yayasan Pusuk Buhit sekaligus Pemimpin Redaksi formatnews.id, Efendy Naibaho, muncul di tengah momentum Hari Bhayangkara ke-80 setelah prosesi mangulosi Kapolres bersama jajaran Polres Samosir.
Usulan tersebut lahir dari penilaian bahwa sosok Rina Tarigan dinilai dekat dengan masyarakat serta memiliki kepedulian terhadap pariwisata, budaya, dan kelestarian kawasan Danau Toba. Bahkan, muncul harapan agar para kepala daerah se-kawasan Danau Toba, DPRD, Gubernur Sumatera Utara hingga Kapolda Sumatera Utara memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut.
Di sisi lain, Efendy juga mengemukakan pandangannya bahwa keberadaan seorang duta dengan tim kecil dinilai lebih efektif dibanding pembentukan lembaga atau badan baru yang menurutnya perlu terus dievaluasi dari sisi transparansi maupun efektivitas kerjanya.
Namun, setiap gagasan di ruang publik selalu memiliki pasangan: hak masyarakat untuk mengujinya.
Di berbagai ruang diskusi, termasuk perbincangan di kedai kopi, muncul pandangan berbeda. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah pembentukan duta benar-benar menjadi kebutuhan utama saat ini atau justru berpotensi menambah program yang bergantung pada anggaran pemerintah.
Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran sederhana. Danau Toba bukanlah destinasi yang baru dikenal.
Keindahannya telah lama menjadi kebanggaan Indonesia bahkan dunia. Persoalan yang dinilai lebih mendesak bukan lagi sekadar promosi, melainkan bagaimana menjaga kelestarian kawasan di tengah meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan usaha, tekanan terhadap lingkungan, penataan ruang, pengelolaan sampah, kualitas air, hingga kepastian penegakan aturan di kawasan strategis nasional tersebut.
Bagi kelompok ini, promosi tanpa diikuti perlindungan lingkungan hanya akan mempercepat datangnya wisatawan tanpa menjamin keberlanjutan destinasi.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi siapa yang menjadi duta, melainkan apa yang benar-benar dikerjakan untuk Danau Toba. Karena pada akhirnya, masyarakat akan lebih mudah menilai hasil daripada konsep.
Apabila seorang duta mampu menghadirkan kolaborasi, menarik investasi yang bertanggung jawab, memperkuat promosi internasional, menjaga budaya, sekaligus mendorong pelestarian lingkungan, tentu gagasan tersebut layak dipertimbangkan.
Sebaliknya, apabila hanya berhenti pada seremoni, pencitraan, atau sekadar menambah struktur tanpa ukuran kinerja yang jelas, maka kritik publik juga patut didengar.
Redaksi memandang bahwa setiap warga negara berhak mengusulkan sebuah gagasan, sebagaimana masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk mengkritisi gagasan tersebut.
Yang terpenting bukanlah siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan apakah setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat bagi Danau Toba dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Danau Toba tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Danau Toba membutuhkan lebih banyak tindakan. Sebab sejarah tidak mencatat siapa yang paling banyak berbicara tentang mencintai Danau Toba. Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar menjaganya. ***
