formatnews.id – Samosir : Foto resmi Bupati dan Wakil Bupati Samosir yang semula dipajang di ruang – ruang DPRD akhirnya dicopot pihak pengadaan, Kamis (18/12/2025). Pencopotan ini terjadi karena sisa pembayaran pengadaan foto sebesar Rp 4.000.000 hingga kini belum terselesaikan.
Hotdon Naibaho, warga Pangururan, menjelaskan bahwa awalnya harga kesepakatan foto adalah Rp 8.000.000. Setelah negosiasi, harga turun menjadi Rp 6.000.000. Dari jumlah tersebut, sekeretariat DPRD telah membayar Rp 2.000.000 secara cicilan, sementara sisa Rp 4.000.000 belum dibayarkan.
“Beberapa kali kami berkoordinasi dengan sekeretariat, tetapi belum ada kepastian penyelesaian. Karena itu, staf DPRD diminta menurunkan foto agar proses tetap tertib,” jelas Hotdon.
Sekeretaris DPRD Samosir, Ricky Rumapea, membenarkan kejadian ini. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan disengaja, melainkan karena anggaran pengadaan belum tertampung. “Kami minta tenggang waktu untuk melunasi sisa pembayaran. Tidak ada niat menunda,” ujarnya.
Ricky menambahkan, pengiriman foto dilakukan pihak pengadaan tanpa koordinasi awal dengan sekretariat DPRD. “Setelah beberapa hari, kami mengetahui harga total Rp 6.000.000. Kami sempat keberatan karena tidak ada anggaran. Namun, karena foto sudah dikirim, kami membayar Rp 2.000.000 sebagai itikad baik. Kemudian foto dicopot dan isu ini diviralkan, padahal tidak ada perjanjian tertulis mengenai pengadaan foto tersebut,” jelasnya.
Kasus ini memunculkan sorotan publik terkait pengelolaan anggaran dan prosedur pengadaan di DPRD Kabupaten Samosir. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan sisa pembayaran akan diselesaikan.
Secara lengkap, penjelasan Ricky Rumapea yang diterima formatnews.id, Kamis (18/12/2025) adalah sebagai berikut : Izin konfirmasi secara utuh saya konfirmasi, saya Ricky Rumapea sekwan Samosir, bahwa di awal selesai pelantikan tanpa konfirmasi dan komunikasi mengantar foto beberapa set ke kantor.
Setelah beberapa hari kita tanya harga totalnya 6 juta. Kita sempat keberatan terlalu mahal dan tidak ada kita anggarkan tetapi karena audah diantar kita bilang sabar lah untuk pembayaran dan sudah kita bayar 2 juta. Eh tiba tiba datang ke kantor ambili foto dan memviralkan. Saya rasa ini sudah lain caranya. Tidak pernah ada perjanjian tertulis mengenai foto tsb. Sudah ada unsur pemerasan. ***
Efendy Naibaho
