Oleh: Thomson Hutasoit.
Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota seluruh Indonesia, diantaranya 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara 23 September 2020 yang akan datang. Pilkada Serentak 2020 bertujuan menghadirkan pemimpin otentik, pemimpin untuk semua mengemban amanah kepercayaan rakyat, menggali, mengefektifkan sumber potensi daerah mewujudkan tujuan berbangsa-bernegara.
Calon kepala daerah (Cakada), baik petahana (incumbent) maupun pendatang baru (new comer) tentu harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi kontestasi politik merebut simpati konstituen dengan berbagai taktik strategi masing-masing.
Sebagai Cakda setiap pasangan kandidat harus menyadari paripurna, kehadirannya benar-benar solusi permasalahan sekaligus motor percepatan kemajuan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Sehingga amat sangat keliru besar dan sesat pikir menghalalkan segala cara meraih kemenangan seperti politik uang, ujaran kebencian, fitnah, caci-maki yang berpotensi menimbulkan gesekan, perpecahan dan konflik di tengah masyarakat.
Pasangan Cakada sebaiknya melakukan identifikasi, inventarisasi, pemetaan, matriks potensi serta keunggulan dan kelemahan daerah yang dituangkan pada Visi-Misi terukur dan realistis berserta langkah konkret selama lima tahun.
Visi-Misi itu tentu harus dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten/kota, RPJP Provinsi, RPJP Nasional karena kabupaten/kota bahagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika.
Cakada tidak perlu membuat Visi-Misi seindah lukisan Monalisa atau seribu satu malam mendatangkan mimpi kosong di alam outopis. Visi-Misi terukur realistis didasarkan fakta empirik dengan terobosan-terobosan cerdas, jenial bisa direalisasikan.
Cakada tidak sekadar mampu menawarkan mimpi kosong, melainkan kemampuan dan kepiawaian mengeksekusi agenda pembangunan memajukan daerah lima tahun ke depan. Para kandidat tak perlu mencari-cari kelemahan, kesalahan kandidat lain, melainkan menawarkan program-program terbaik yang bisa meraih simpati konstituen pemilih.
Bila diperhatikan cermat dan seksama, persaingan antarkandidat Pilkada sungguh miris dan menyedihkan.
Pilkada yang seharusnya wahana festival adu gagasan, program atau Visi-Misi berubah menjadi “Panggung Kebencian, Fitnah, Caci-maki” antarkandidat maupun antarkelompok pendukung. Bahkan, paling menjengkelkan lagi, kampanye hitam menyerang privasi kandidat telah memantik keterbelahan sosial berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah kehidupan masyarakat.
Sadar atau tidak, gesekan, perpecahan, konflik sosial itu akan menambah permasalahan daerah pasca Pilkada semakin sulit dan rumit penyelesaiannya. Sehingga enerji terbatas habis terbuang sia-sia.
Rakyat pemegang kedaulatan hak pilih tidak boleh terjebak pada taktik strategi rayuan pulau kelapa atau rayuan maut kedermawanan tiba-tiba baik (Tompu Burju/Tobu) dari punggawa rente politik pintar mengkalkulasi dan mengkompensasi cost politik ketika berkuasa.
Rakyat harus cermat dan cerdas menelusuri rekam jejak (track record) digital kandidat Cakada agar tidak menuai penyesalan di kemudian hari.
Calon kepala daerah (Cakada) adalah eksekutor handal untuk mengeksekusi kebijakan daerah. Bukan penguasa ataupun “raja-raja” kecil berkuasa mutlak absolut, didewakan serta pemberi komando. Sebab, kepala daerah pada sistem pemerintahan demokrasi adalah “Pamong Praja” pelayan atau parhobas bagi rakyat daerah selaku pemegang kedaulatan.
Otonomi daerah membutuhkan Cakada visioner, inovatif, kreatif untuk melahirkan terobosan-terobosan cerdas, jenial, brilian sehingga dibutuhkan sosok pemimpin bersih, jujur, berani, kompeten, kredibel, kapabel, profesional, akuntanel, berintegritas menahkodai pemerintahan daerah.
Karena itu, bila rakyat daerah mendambakan kemajuan pembangunan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kunci utama dan pertama ialah TOLAK POLITIK UANG, PILIH CALON KEPALA DAERAH BRRDASARKAN REKAM JEJAK KINERJA TERBUKTI DAN TERUJI, karena hanya di tangan pemimpin seperti itulah kemajuan pembangunan daerah bisa diharapkan.
Salam NKRI……!!! MERDEKA…..!!!
Medan, 27 November 2019.
