formatnews.id – Ide “tolak dan lawan politik uang” sebuah terobosan baru menuju pemilu yang demokratis dan bermartabat. Namun, kenyataan menunjukkan, ide tersebut butuh proses dan waktu yang lama agar bisa berhasil. Sebab, para ahli mengatakan demokrasi yang baik sukses dalam masyarakat yang sudah sejahtera.
Anton Simbolon, warga Jakarta yang pernah ikut tim kampanye Cabup Tahun 2020 di Samosir menuliskan dalam catatannya di whatsApp #tolak&lawanMoneyPolitic”, bahwa Pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan tentang sanksi pelanggaran politik uang.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, baik KPU, Bawaslu, dan Gakumdu masih tergoda atau masih bisa digoda calon tertentu untuk ikut “bermain” dalam proses pemilu kita, ujar Anton memaparkan pengalaman berharganya.
Saya pernah ikut tim kampanye Cabup tahun 2020 di Samosir. Kita terjun kampanye ke 9 kecamatan dan ke 120-an desa selama empat bulan. Masing – masing desa relatif saya kunjungi tiga kali. Bagaimana susahnya menggerakkan tim sukses tanpa dukungan logistik yang memadai. Sebuah pengalaman berharga, ujarnya sembari menambahkan bahwa kita tidak bisa menutup mata tentang hal ini.
Bayangkan, apa partai politik yang menerima orang tertentu yang bukan kadernya, hanya karena punya dukungan logistik yang besar dan diharapkan bisa menang. Pendidikan politik masyarakat yang rendah juga ikut mempengaruhi suburnya politik sehingga mereka gagal mendefenisikan politik uang.
Kenyataan di Pemilu 2024 juga tidak bisa kita menutup mata tentang kekuatan uang. Lalu, menolak politik uang harus kita mulai dari mana?, tanya Simbolon.
Di Samosir, tahun 2020, Laksma (Purn) MS maju dari independen. Harus mengumpulkan 10.000 foto copy KTP (kurang lebih kalau tidak salah), tapi kenyataannya, suaranya di pilkadan malah di bawah 10.000. Ini semua persoalan dukungan logistik. Semoga, Lae Efendy Naibaho sukses menjadi cabup lewat jalur independen, ujar Anton Simbolon dan menggambarkan tulisan ini hanya sekedar masukan dan renungan kita tentang money politic. ***
Jordan Naibaho
