formatnews.id – Pangururan – Forum Peduli Danau Toba sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi rencana aksi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang semakin fokus menggarap Program Gerakan Wisata Bersih di delapan destinasi percontohan termasuk salah satunya Provinsi Bali guna meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata tanah air. Selain Bali, gerakan ini juga akan dilakasanakan di Danau Toba. “Terimakasih untuk Kemenpar”, ujar ketua forum ini, Efendy Naibaho, di Pangururan, Samosir, Sumatera Utara, Senin (20/01/25).
Dikutip dari Antara, “Gerakan ini nantinya membentuk ekosistem bersih sampah dan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan,” kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa di sela aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.
Delapan destinasi wisata itu terbagi dalam dua yakni destinasi wisata super prioritas (DPSP) : Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Likupang di Sulawesi Utara dan Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian tiga destinasi utama penyumbang jumlah besar wisatawan yakni Bali, Jakarta dan Kepulauan Riau. “Kami fokus di sana dulu. Kalau itu berhasil tahun ini kami bisa garap, diteruskan dan menambah lokasi lain,” imbuh Ni Luh Puspa, mantan wartawan televisi itu.
Danau Toba, disebutkan Efendy Naibaho, yang sudah lama juga melibatkan diri sebagai pemerhati lingkungan danau itu, sangat mengharapkan sentuhan tangan pemerintah dan rakyat untuk melakukan gerakan bersih-bersih Danau Toba. Mulai dari limbah industri, hotel, rumah sakit, perumahan maupun keramba-keramba dan enceng gondok yang bermunculan di Kawasan Danau Toba.
Mantan anggota dewan dua periode di DPRD Sumut itu melihat tidak adanya keseriusan yang serius dari 7 kepala daerah yang berada di kawasannya, termasuk Gubernur Sumatera Utara. Mereka tak kompak bagaimana agar Kawasan Danau Toba semakin bersih dan bersih.
Untuk itu, Efendy Naibaho, yang sudah lama menyuarakan dan mengusulkan kembali agar Danau Toba dikelola dengan otorita. Namanya Otorita Danau Toba dengan mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Danau Toba harus dikelola dengan undang-undang, tidak dengan keputusan presiden dan lainnya.
Mengapa harus dengan undang-undang (otorita)? Ya karena Danau Toba yang luas itu sekarang menanggung beban berat yang tidak harus ditangani bupati atau gubernur saja. Kalau dengan undang-undang kan intervensi keuangannya pasti besar karena sudah dimasukkan ke dalam APBN.
Danau Toba atau destinasi wisata, seperti disebutkan Kemenpar, dalam gerakan yang akan mereka lakukan, ada dua indikator yang ditekankan yakni sampah dan kebersihan toilet di destinasi wisata. Gerakan wisata bersih dilakukan mengingat pilar kesehatan dan higienitas yang diukur dalam indeks pembangunan pariwisata dan perjalanan (TTDI) yang masih belum optimal.
Saat ini, pilar kesehatan dan higienitas destinasi wisata Indonesia berada di peringkat 89 dari 114 negara. Padahal secara keseluruhan peringkat TTDI Indonesia menduduki posisi ke-22 pada 2024 atau mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya pada peringkat ke-32. “Itu sebabnya gerakan wisata bersih kami inisiasi agar bisa menaikkan pilar kesehatan dan higienitas,” imbuhnya.
Ni Luh pun mengapresiasi penerapan dan tata kelola kebersihan yang dilaksanakan daya tarik wisata di Bali di antaranya Desa Taro dan Monkey Forest, keduanya berada di Kabupaten Gianyar.
Ia pun mengharapkan dua destinasi wisata itu dapat menjadi percontohan tata kelola kebersihan di destinasi wisata lain di tanah air. “Monkey Forest dan Desa Taro itu mereka punya sistem pengelolaan sampah yang baik sehingga kami bisa tiru ke daerah lain kemudian kami bisa intervensi atau membantu meningkatkan pengelolaan,” ucapnya.
Di Pangururan, Samosir, bersih-bersih enceng gondok sudah lebih seminggu ini dilakukan Koramil Pangururan dengan mengerahkan dua buah pontom bantuan KSAD dan sebuah alat untuk memasukkan enceng gondoknya ke dalam truk. l Antara l Samuel Parningotan
