formatnews.id – Tutup TPL Tutup TPL Tutup TPL... seruan yang mendapat tepuk tangan dan sambutan riuh pada pertemuan para petinggi gereja se -Sumatera Utara yang akhirnya semakin kompak bersikap keras terhadap perusak alam, PT TPL yang dulu bernama PT IIU. Mereka berhimpun di kampus Universitas HKBP Nommensen, Pematang Siantar, Mei ini.
Delima Silalahi, aktifis lingkungan wanita dalam akun facebook-nya menuliskan bagaimana sikap Gereja Katolik sedari dulu yang tidak berubah. Pertama, “Tutup TPL! Kedua, Tutup TPL Ketiga, Tutup TPL!”, yang disampaikan Utusan Uskup Medan menegaskan hal itu. Tepuk tangan hadirin pun berderai-derai, ujar Delima.
Sebelumnya, Eforus HKBP Victor Tinambunan, yang menyatakan sikap dalam acara yang dituanrumahi PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), ini, pimpinan baru gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara itu berbeda dengan sebagian besar pendahulunya. Tanpa tedeng aling-aling ia menyatakan TPL telah sangat merusak alam kitaran Danau Toba dan sebab itu korporasi raksasa milik Taipan ST mesti angkat kaki dari sana. Ucapan Ephorus ternyata bergema keras. Gerakan Tutup TPL pun sekarang merebak lagi, demikian Delima.
November tahun lalu, kenang Eforus HKBP Victor Tinambunan, ia bersama Uskup Mgr Kornelius Sipayung, OFMCap dalam sebuah seminar publik. Dan, pekan ini, dikutip dari akun facebook-nya, dalam pertemuan Pimpinan Gereja-gereja di Sumatera Utara yang diselenggarakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pastor Ambrosius Nainggolan utusan Uskup (karena beliau berhalangan), dengan tegas mengatakan tiga sikap Uskup Keuskupan Medan terhadap perusahaan perusak lingkungan.
Ketiga sikap itu dapat kita temukan di berbagai media dan media sosial usai pertemuan itu, ujar Victor Tinambunan.
Dukungan memang semakin mengalir deras, lanjut Eforus Victor, di antaranya dari Martin Manurung, anggota DPR RI yang menyatakan dukungannya. Terima kasih para sahabat, mewakili yang satu kerinduan akan terwujudnya Tano Batak yang terawat baik, lestari dan seluruh masyarakat sejahtera, terhindar dari bencana.
Sebelumnya ada pula dukungan di akhir pekan lalu, kabar baik dari dua tokoh Batak yang kita banggakan. Mereka menelefon saya, Menteri Maruarar Sirait menyambut positif pelestarian alam tano Batak. Kemudian Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan juga menelfon dan mengatakan dua hal yang baik kita kembangkan di Tano Batak: (1) Pertanian, tanaman muda dan tanaman keras berbuah. [Artinya, bukan ekaliptus]. (2) Danau Toba yang terawat baik.
Dengan demikian, di samping danau memang harus terawat baik, turis mancanegara pun akan berdatangan. Kalau turis mancanegara berdatangan, perekonomian Tano Batak secara khusus akan lebih baik. LBP pun mengundang Eforus ke Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2) di Pollung.
Beliau berdua ada di antara yang sangat tepat menerjemahkan dan berusaha mewujudkan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subyanto yang 2 dari Asta (delapan) Cita itu adalah:
Nomor 2 dari Asta Cita: Salah satunya adalah “ekonomi hijau”. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia sambil menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Nomor 8 dari Asta Cita: “Menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya….”
KOMPAS TV pun mengundang Eforus bergabung di SAPA PAGI, beberapa pekan lalu. Tuhan memberkati Indonesia dan memberkati kita semua. Kiranya kita terhindar dari bencana dan seluruh rakyat sejahtera sebagaimana tekad dan imbauan yang kita hormati dan banggakan, Bapak Presiden Prabowo Subyanto.
Dalam seruan Eforus HKBP TUTUP TPL, lengkapnya isinya: Bapak/Ibu Pemilik dan Pimpinan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang terhormat. Perkenankan saya menyampaikan tujuh hal sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat di Tano Batak dan Pimpinan Gereja HKBP yang beranggotakan sekitar 6,5 juta jiwa.
1. Saya secara pribadi dan mayoritas masyarakat di Tano Batak, tidak mengenal secara langsung siapa sesungguhnya pemilik maupun pimpinan utama PT TPL. Ini merupakan suatu ironi yang mencolok, sebuah perusahaan berskala besar yang telah beroperasi selama puluhan tahun di atas tanah leluhur orang Batak tetapi relasi sosial dan komunikasi dasarnya dengan masyarakat sekitar tetap asing dan tidak terbangun. Dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta norma adat yang kami hidupi, absennya relasi ini merupakan sebuah bentuk pengabaian etika hidup bersama di masyarakat.
2. Fakta yang paling menyakitkan adalah bahwa keberadaan PT TPL telah memicu berbagai bentuk krisis sosial dan ekologis: mulai dari rusaknya alam dan keseimbangan ekosistem, rentetan bencana ekologis (banjir bandang, tanah longsor, pencemaran air, tanah, dan udara, perubahan iklim), jatuhnya korban jiwa dan luka, hilangnya sebagian lahan pertanian produktif, rusaknya relasi sosial antarwarga, hingga akumulasi kemarahan yang tidak mendapat saluran demokratis karena ketakutan. Ini bukan sekadar dampak insidental, tetapi sebuah jejak panjang dari konflik yang tidak kunjung diselesaikan secara bermartabat.
3. Berdasarkan pemberitaan media dan berbagai laporan publik, kami mengetahui bahwa PT TPL telah memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar, bernilai triliunan rupiah dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Tano Batak. Ironisnya, akumulasi kapital tersebut tidak tampak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal secara umum. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mendapat keuntungan. Ketimpangan ini menjadi cermin ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi.
4. Melihat ironi kehidupan yang terjadi dalam kurun 30 tahun terakhir ini, dengan segala hormat dan tanggung jawab moral, saya menyerukan kepada Bapak/Ibu Pemilik dan Pimpinan PT TPL: Tutup operasional perusahaan TPL sesegera mungkin. Penutupan ini bukanlah sekadar desakan emosional, melainkan langkah preventif untuk menghindari krisis yang lebih parah di masa depan, bagi masyarakat di Tano Batak, bagi Sumatera Utara, dan bahkan bagi keberlanjutan ekologis di tingkat global bahkan generasi yang belum lahir.
5. Saya juga meminta agar seluruh karyawan dan karyawati yang terdampak penutupan perusahaan ini, diberikan hak-hak normatif secara utuh, termasuk kompensasi atau pesangon yang layak dan proporsional, bahkan bila memungkinkan dalam bentuk dana modal usaha. Langkah ini bukan hanya mencerminkan tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan wujud dari etika korporasi yang bermartabat.
6. Apa yang saya sampaikan ini sama dengan kerinduan sejak lama banyak pihak seperti Pimpinan-pimpian gereja di Sumatera Utara, Persekutuan Gereja Indonesia, tokoh masyarkat Batak yang tinggal di Tano Batak dan di luar Tano Batak, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat Tano Batak.
7. Dari ketulusan hati saya berdoa agar Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberkati Bapak/Ibu pemilik perusahaan, memberi yang terbaik ke depan serta membuka jalan bagi hadirnya model bisnis baru yang lebih berkelanjutan, terlebih menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam.
Apa kata TPL? Ketika diminta penjelasannya melalui whatsApp yang disampaikan formatnews.id, Manajemen Perusahaan itu belum menanggapi dan tak kunjung memberikan penjelasan. Namun, dikutip dari Tempo, Direktur PT TPL Jandres Silalahi membantah tudingan TPL penyebab kerusakan ekologis dan sosial. Justru sebaliknya, TPL, versi Jandres, selama ini memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial di wilayah operasionalnya.
Manajemen, ujar Jandres, juga secara rutin menyampaikan laporan tahunan kepada pemangku kepentingan dan instansi pemerintah. Bahkan, pada 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutnya telah melakukan audit komprehensif terhadap operasional TPL. “Hasilnya menyatakan bahwa TPL taat terhadap seluruh regulasi yang berlaku,” katanya.
Jandres mengaku, TPL diaudit secara menyeluruh termasuk aspek sosial dan ekologis. Hasilnya, perusahaan pulp itu memenuhi ketentuan hukum.
Terhadap dugaan kontribusi terhadap banjir bandang di Parapat, Jandres juga membantahnya. Versi dia, lokasi banjir bandang Maret lalu berjarak sekitar empat kilometer dari konsesi TPL dan masih terhalang kawasan hutan lindung. “Ternyata tidak terbukti secara ilmiah,” katanya.
Sebelumnya, sebuah ekspedisi yang dilakuan Pendeta Jurito Sirait dan rekannya, antara lain Dosen dan Kebijakan Lingkungan di Program Studi Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Dimpos Manalu, menemukan keterkaitan antara banjir bandang dan konsesi PT TPL. “Titik awal longsor yang menyebabkan banjir bandang Parapat hanya berjarak sekitar 2,33 kilometer dari konsesi TPL, bukan 4 kilometer seperti klaim TPL,” kata Dimpos.
Hasil riset Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), AURIGA, AMAN Tano Batak, dan Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara disebutnya memperkuat keterkaitan banjir bandang Parapat dengan kegiatan PT TPL. Riset tersebut mengungkapkan bahwa sepanjang 2000-2023 telah terjadi penurunan luas hutan alam Parapat kawasan Danau Toba seluas 6.503 hektare di lima kecamatan sekitar Parapat.
Pada periode yang sama, demikian ditulis Tempo, dengan deforestasi hutan alam itu, terjadi peningkatan kebun kayu eukaliptus seluas 6.503 hektare. ***
