formatnews.id – Hasil wawancara formatnews.id dengan Shohibul Anshor Siregar, aktifis dan dosen handal di Medan, Minggu (01/06/2025), menanggapi dinamika politik pasca-Pemilu 2024, khususnya wacana mengenai kepemimpinan partai dan arah demokrasi Indonesia: Wawancara dengan Shohibul Anshor Siregar: Membenahi Fondasi Demokrasi Indonesia
Bung Shohibul, menanggapi wacana yang berkembang pasca-Pemilu 2024, terutama terkait dengan potensi pergeseran kepemimpinan di partai politik, bagaimana Anda melihat akar masalah demokrasi dan politik di Indonesia?
Masalah demokrasi dan politik Indonesia ini sangat mendasar, menyangkut filosofi paling dalam dari tujuan didirikannya Indonesia sebagai negara merdeka pada tahun 1945. Selain mengacu pada isi proklamasi, Indonesia merdeka didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termasuk Pancasila dengan lima silanya.
Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai Pembukaan UUD 1945 ini dalam konteks tata kelola pemerintahan?
Tentu. Pada Pembukaan UUD 1945 itu secara imperatif ditegaskan bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh Indonesia merdeka adalah pemerintahan yang memastikan dua hal utama: pertama, kedaulatan Tuhan, karena para pendiri bangsa sangat menyadari hanya atas rahmat Allahlah Indonesia dapat merdeka, bukan semata oleh kekuatan milisi bersenjatakan bambu runcing atau diplomasi tangguh para diplomat di tingkat global.
Kedua, kewajiban menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas permukaan bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Orientasi kerja pemerintahan Indonesia merdeka juga ditegaskan, yakni wajib merealisasikan tugas dan tanggung jawab suci yang harus diucapkan dalam satu napas: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan proaktif dalam upaya perwujudan tata dunia berkeadilan dengan prinsip bebas aktif.
Jika demikian, bagaimana posisi partai politik dalam kerangka besar ini?
Partai politik harus ditundukkan sebagai instrumentasi teknis untuk perjuangan pencapaian cita-cita luhur kemerdekaan itu. Oleh karena itu, urusan utama Indonesia ialah memastikan legal framework politik dan demokrasi yang memfasilitasi kemudahan pencapaian tujuan Indonesia merdeka.
Apa saja poin-poin penting dalam legal framework yang Anda maksud?
Ada beberapa poin penting. Pertama, kita harus memastikan pemerintahan demokratis dengan kekuatan dan kewenangan Presiden yang tidak tak terbatas dan tidak kebal dari kritik dan audit menyeluruh. Kedua, kita harus mencegah pembusukan kekuasaan yang selalu dapat bertumbuh dan berkembang sebagai kekuatan abusif dan membenarkan diri sendiri di atas kesalahan yang dapat di-framing sendiri sebagai pemerintahan terbaik sepanjang masa.
Selain itu, apakah ada aspek representasi yang perlu diperhatikan?
Ya, Ketiga, asas keperwakilan dalam politik dan pemerintahan tidak dapat direduksi oleh partai politik saja. Karena itu, harus dikembangkan gagasan untuk memastikan seluruh unsur kekuatan sosial politik yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, seperti wakil masyarakat adat, wakil profesi dan organisasi-organisasi yang memiliki integritas — seperti MUI, organisasi gereja, dan lain-lain. Juga wakil dari organisasi-organisasi yang termasuk dalam kategori pendiri negara dan pernah memerankan diri sebagai perfect state (negara sempurna) in the real state (pemerintahan kolonial) dan mereka berjuang untuk bangsa melalui pendidikan, sosial, dan termasuk mengusir penjajahan. Contoh untuk organisasi ini ialah Syarikat Islam yang berdiri tahun 1905, Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912, NU yang berdiri tahun 1926, dan lain-lain.
Mengenai pembatasan periode kepemimpinan, baik presiden maupun partai politik, bagaimana pandangan Anda?
Jika pemerintahan yang terbentuk melalui pemilihan umum dibatasi hanya dapat berkuasa selama dua periode, maka gagasan itu dapat menjadi rujukan untuk pembatasan periodisasi kepemimpinan partai politik. Mereka wajib melakukan kaderisasi, dan sangat tidak mungkin mendemokratisasi Indonesia jika partai politik tidak ingin berdemokrasi. Paradoks ini telah diabadikan sejak Indonesia merdeka dan tidak ada yang menganggapnya deviasi demokrasi yang serius.
Anda menyoroti budaya politik yang menyimpang di partai-partai. Bisakah Anda elaborasi?
Indonesia harus jujur dan adil terhadap dirinya sendiri. Partai-partai lebih banyak yang menonjolkan kepemilikan pribadi dan keluarga. Ini adalah budaya politik yang menyimpang. Selain itu, ada partai-partai yang dimiliki oleh figur-figur politik yang belakangan menjadi presiden dan tetap mengontrolnya setelah menjadi presiden. Ini amat tidak sehat. Partai politik harus ditepis secara kuat agar tidak menjadi instrumen perpanjangan tangan oligarki yang mengabadikan perbudakan politik yang memaksa Indonesia menjadi milik segelintir orang sebagaimana era kolonial mempraktikkannya seperti itu.
Terakhir, bagaimana dengan pendanaan partai politik? Apakah perlu ada perombakan?
Tentu, partai politik juga harus, sebagai bagian dari perombakan radikal legal framework, diberi pembiayaan dari APBN dan APBD, yang jumlahnya tergantung pada ukuran menurut keadaan. Untuk saat ini misalnya dapat dialokasikan Rp 1 triliun setiap tahun dan setiap partai politik.
Itu akan memungkinkannya mandiri dan dapat menjadi kekuatan perimbangan di luar pemerintah yang secara aktif diteoritisasikan mampu bertindak koreksional sesuai mandat konstitusi. Pengawasan dan audit atas alokasi dana dari APBN dan APBD harus dilakukan ketat.
Karena itu, pembatasan periode kepemimpinan partai politik hanyalah bagian kecil dari kebutuhan perombakan radikal sistem politik dan demokrasi Indonesia.
***
Shohibul Anshor Siregar, seorang akademisi dan tokoh publik asal Medan, Sumatera Utara, yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang pemikiran kritis dan advokasi kebijakan publik. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan diskusi publik, serta sering menjadi narasumber di media cetak, online, dan penyiaran. Juga dikenal karena pandangannya yang tajam dan kritis terhadap isu-isu sosial, politik, dan kebijakan publik.
Gagasan dan Aktivisme
Dalam berbagai kesempatan, Shohibul menyoroti isu-isu strategis seperti kemandirian ekonomi nasional, penolakan terhadap dominasi asing dalam kebijakan publik, dan pentingnya revitalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan bangsa. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, seperti pembatasan BBM bersubsidi yang dinilainya berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat kecil.
Kontribusi di Media dan Ruang Publik
Sebagai kolumnis dan pengamat, Shohibul sering menulis dan diwawancarai oleh berbagai media mengenai isu-isu terkini, termasuk dinamika politik lokal dan nasional, serta kebijakan publik.
Dengan latar belakang akademik yang kuat dan keterlibatannya dalam berbagai forum publik, Shohibul Anshor Siregar adalah salah satu intelektual publik yang berpengaruh di Sumatera Utara, khususnya dalam mengkritisi dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial dan politik di Indonesia.
Buku, artikel dan Wawancara
Di antara belasan buku yang pernah ditulisnya ialah Kolom Pilpres: Hal-hal yang Saya Amati, Saya Pikirkan, dan Akhirnya Saya Tuliskan; Perubahan Agama Malim; Kota Medan Berubah atau Ambruk; Berharap Ponari Menjadi Presiden; dan Piagam Madinah.
Beberapa artikel terbarunya ialah Lima artikel terbarunya ialah Jokowi, Ketum Baru PSI, Tantangan Keberlanjutan Operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk: Krisis Multidimensi dan Jalan Transformasi, Andil Korporasi dalam Krisis Moral Indonesia, Penerbitan ulang buku “История на въстанието в Батак 1876г.” (Sejarah Pemberontakan di Batak tahun 1876) karya Yordan Venedikov oleh Museum Sejarah Batak (ИМ-Батак), Rekolonisasi dan Tata Kelola Hutan di Indonesia: Analisis Kritis atas Sistem Hutan Register dan Konsesi dalam Konteks Global, Premanisme, Brutalitas Kapitalisme Di Indonesia, Muslihat Bahasa Anti-Korupsi Era Neoliberal: Studi Kasus Albania dan Refleksi Kondisi Indonesia.
Beberapa wawancara terbarunya ialah Bagaimana seharusnya merespon 8 tuntutan purnawiran TNI, Menimbang Jokowi Jadi Ketuam PSI, Prabowo Peringatkan Kadernya Soal Presiden Dua Periode, Sejak Awal Rakyat Tolak Industri TPL, Waktunya Negara Dengar Seruan Rakyat, Bobby Non-Jobkan Pejabat dan Rencanakan Bentuk Tim Khusus: “Jangan Langgar Sistem Merit dan Aturan ASN”, Diskualifikasi Pilkada Barito Utara Adalah Alarm Keras untuk Demokrasi Indonesia. ***
Efendy Naibaho
