formatnews.id – Seminggu sudah berlalu, RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang menghasilkan kesepakatan atas tuntutan masyarakat Kenegerian Ambarita untuk pertama, menghentikan segala kegiatan pengelolaan hutan, penderesan getah, pembukaan jalan, penebangan kayu, penggalian batu-tanah; kedua, pencabutan izin koperasi PJS yang melanggar SOP dan melebarkan wilayah kerja ke hutan tanah milik rajyat.
Seminggu telah berlalu, kekuatiran dan rasa takut warga telah membuncah sebab hujan deras turun setiap sore hari, ketakutan bencana tanah longsor membawa kayu, batu tanah merusak menerobos pemukiman rumah, ladang, sekolah, jalan lintas Samosir, pargodungan gereja seperti tahun tahun lalu.
Seminggu telah berlalu, RDP yang dihadiri wakil rakyat, pemerintah daerah, Forkompimda (Polres, Kejari, Kodim), KPH13 Doloksanggul, Balai Perhutanan Sosial, perwakilan masyarakat Kenegerian. Ambarita, puluhan media/pers dan netizen siaran langsung, ternyata omk0s?
Semingguan ini kegiatan penderesan masih berlangsung, KPH13 dan BPHS tidak menghentikan kegiatan (prioritas tuntutan). Pekerja koperasi masih melakukan kegiatan, disaksikan warga masyarakat. Koperasi seakan tidak peduli kepada pejabat berwenang di daerah karena Menteri Kehutanan mengijinkan mereka “menyengsarakan” masyarakat yang bermukim dibawah bukit yang dirusak.
Banyak sudah hinaan, bulian, pelecehan yang diterima masyarakat Kenegerian Ambarita, provokssi melalui medsos bahkan langsung di kedai. Cemburu, iri atas usaha, apa gunanya untuk dirimu-keluargamu, kami punya pengacara, kekuatan hukum, masyarakat Ambarita tidak punya kemampuan menghentikan ijin. Lihat saja RDP itu tak jalan kan?
Kami tidak perduli penghinaan dan pelecehan itu, yang penting prioritas kami, tidak ada kegiatan pengelolaan hutan, batu tanah di atas pemukiman Kenegerian Ambarita dari sekarang ini sampai ke depan. Berikan atau tidak, kami menolak pengelolaan hutan yang berdampak buruk pada kehidupan kami dan anak cucu. SEGERA, HENTIKAN PERUSAKAN HUTAN AMBARITA SEKITARNYA. ***
Melani Butar-butar
