Secara Kelembagaan, DPRD Samosir Mendukung Penuh Provinsi Tapanuli

Naskah Persetujuan Bersama diserahkan oleh Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing didampingi Sekjen PPPT Dr. Dra. Murniati Tobing kepada Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon didampingi seluruh anggota DPRD Samosir yang menghadiri RDP.

fornatnews.id – Jumat, 14/03/2025 : Rapat Dengar Pendapat Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Samosir di Kantor DPRD Samosir, Kamis, 14/3/2025 berlangsung dengan penuh hikmat dan kekeluargaan.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon (Fraksi PKB) menyambut baik kehadiran Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang dipimpin Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing, SE, MBA, didampingi Sekeretaris Jenderal Dr Dra Murniati Tobing, MSi dan Wakil Sekeretaris Jenderal dr Palmina br Sihombing, MSi.

Bacaan Lainnya

Hadir dalam RDP Marco Christian Simbolon, SIP., (Ketua Fraksi Nasdem); Erwin Nainggolan (Fraksi PKB); Bilhem Sinaga (Fraksi Nasdem); Mian Fidelis Malau (Wakil Ketua Fraksi Golkar); Renaldi Naibaho (Ketua Fraksi Gerindra); Gimbet Situmorang (Fraksi PDI Perjuangan) dan Kepala Sekretariat DPRD Samosir Ricky SH Rumapea, ST., MSi.

Dalam sambutan mengawali RDP, Nasip Simbolon menyampaikan bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan cita-cita yang telah lama diperjuangkan masyarakat Tapanuli (Bangso Batak) dan kebutuhan masyarakat Tapanuli untuk kemajuan masyarakat di daerah Tapanuli (cakupan wilayah Provinsi Tapanuli).

Selanjutnya Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon mempersilakan Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing menyampaikan maksud dan tujuan RDP PPPT dengan DPRD Kab. Samosir.

Yonge menguraikan beberapa poin penting dan utama terkait dengan maksud dan tujuan RDP PPPT dengan DPRD Kab. Samosir. Pertama, menyampaikan pentingnya PPPT untuk membangun hubungan baik dengan DPRD Kab. Samosir. Hubungan baik itu kata Yonge dimulai dengan komunikasi dan bertemu dengan DPRD Kab. Samosir, ditandai dengan kehadiran PPPT ke Kantor DPRD Samosir.

Kedua, menyampaikan Laporan Kemajuan PPPT seperti hasil RDP PPPT dengan Fraksi PKB DPR RI, hasil pertemuan informal PPPT dengan unsur Pimpinan Baleg DPR RI, unsur Pimpinan Komisi II DPR RI, Anggota DPR RI lintas Fraksi dan AKD, Anggota DPR RI Dapil Sumut II dan DPR RI yang bermarga Batak.

Selain itu, kata Yonge, telah dilakukan audiensi PPPT dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, RDP PPPT dengan DPRD Kab. Humbahas, Bupati Toba, wakil Bupati Humbahas, pertemuan singkat dengan Bupati Samosir Vandiko Gultom, Bupati Taput Jonius Taripar Hutabarat, dan lainnya.

Ketiga, menyampaikan progres PPPT ke depan, termasuk persiapan RDP PPPT dengan Badan Legislasi DPR RI, Komisi II DPR RI, dan fraksi – fraksi lainnya di DPR RI, termasuk Komite I DPD RI.

Keempat, menyampaikan rancangan Baleg DPR RI untuk menggagas RUU Provinsi Tapanuli Insiatif DPR RI kepada Pemerintah; Kelima, menyampaikan format Kemendagri (Ketentuan Terbaru Kemendagri) tentang Surat Keputusan Bersama Bupati dan Ketua DPRD Kab. Samosir hal Persetujuan / Rekomendasi Pembentukan Provinsi Tapanuli;

Keenam, menyampaikan permohonan nasehat, bimbingan, arahan, dukungan, dan pendampingan DPRD Samosir kepada PPPT. “Kami juga memohon kesediaan DPRD Samosir sebagai pendamping PPPT, seperti halnya pendampingan dari DPRD Humbahas, DPRD Sumut, dan DPRD Kab/Kota Cakupan Wilayah Provinsi Tapanuli.

Pada sesi tanya jawab, Renaldi Naibaho Ketua Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait dengan moratorium kepada PPPT. Atas permintaan tersebut, Yonge menjelaskan sesuai dengan penjelasan dari unsur Pimpinan Baleg DPR RI, dan dari hasil RDP PPPT dengan Fraksi PKB DPR RI yaitu bahwa hal moratorium tidak membatasi upaya dan langkah DPR untuk mengajukan RUU Provinsi Tapanuli Inisiatif DPR RI.

Karena itu PPPT disarankan untuk segera menyusun segala persyaratan pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli, sosialisasi dan konsolidasi kepada seluruh pihak – pihak terkait dengan pembentukan provinsi Tapanuli. Ibarat pepatah,  kata Yonge Sihombing,  ‘Sedia Payung Sebelum Hujan. Artinya, sedia seluruh kelengkapan pembentukan Provinsi Tapanuli.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon kemudian menyimpulkan hasil RDP DPRD dengan PPPT dengan menyampaikan bahwa secara kelembagaan DPRD Samosir mendukung penuh pembentukan Provinsi Tapanuli. Sedangkan secara politik, “kami melalui masing-masing fraksi yang ada di DPRD Samosir akan berupaya membangun komunikasi kepada DPRD Sumut dan DPR RI sesuai fraksi masing-masing”.

Kemudian bila ada undangan kepada DPRD Samosir terkait dengan agenda penting pembentukan Provinsi Tapanuli dari PPPT maupun dari instansi pemerintah dan DPR, kami DPRD Samosir siap hadir.

Kesimpulan RDP DPRD Samosir dengan PPPT yang disampaikan Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon disambut dengan gembira dan tepuk tangan dari PPPT dan anggota DPRD Samosir yang hadir dalam RDP tersebut.

Di akhir acara RDP, Yonge Sihombing mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Samosir, terkhsus kepada Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon.

Selanjutnya dilakukan serah terima naskah Berita Acara Keputusan Bersama Bupati dan Ketua DPRD Kab. Samosir tentang Persetujuan Bersama Pembentukan Provinsi Tapanuli.

Naskah Persetujuan Bersama diserahkan oleh Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing didampingi Sekjen PPPT Dr Dra. Murniati Tobing kepada Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon didampingi seluruh anggota DPRD Samosir yang menghadiri RDP. ***

Efendy Naibaho

Pos terkait