formatnews.id – Medan, Jumat 12 Desember 2025 – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem Pdt Berkat Kurniawan Laoly mengatakan apabila Bencana Sumut tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Nias Harus Merdeka dari Indonesia . Hal itu diucapkan di depan massa aksi Horas Bangso Batak, Jumat 12 Des 2025 sekitar jam 15 Wib . Massa aksi sekitar lima ratus orang yang dipimpin Koordinator Aksi Lamsiang Sitompul SH MH ( Ketua Umum Horas Bangso Batak ) didampingi Johan Merdeka ( Ketua Umum Satu Betor ), Ahmad Rizal ( Ketua LSM Penjara Indonesia ) Ustadz Martono dari FKIB dan Wage Nainggolan Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan .
Dalam orasinya, Lamsiang Sitompul meminta agar DPRD Sumut bersama sama dengan masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan Bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional , Membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi ( BRR ) seperti BRR Nias dan Aceh saat Tsunami dengan memberikan Anggaran 100 trilyun dengan perkiraan bahwa sesuai dengan release dari BNPB kerugian Bencana Sumatera 51 Trilyun.
Kalau dibagi 3 maka Sumut mendapat 17 trilyun lalu kalau hanya mengandalkan APBD Sumut dan Kab Kota terdampak, bagaimana mungkin?. Sumut saja Dana Penanggulangan Bencana hanya sekitar 100 miliar, Kab Taput Tapsel, Tapteng dan Sibolga paling juga sekitar 10 M masing – masing sehingga kalau dikumpulkan paling sekitar 150 milyar tambah lain lain-lain.
Andaikan jadi 500 miliar, apa sebanding dengan kebutuhan puluhan triliun ? Selanjutnya meminta agar Perusahaan Perusak Lingkungan ditangkap dan diadili serta dihukum untuk mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan.
Selanjutnya Lamsiang meminta agar Presiden mencopot para Pejabat dan Menteri yang tak becus yang mengeluarkan statmen ASBUN “Asal Bunyi” di sejumlah media, antara lain Kepala BNPB yg menyebutkan bahwa bencana hanya mencekam di medsos padahal fakta di lapangan tidak seperti itu. Padahal Faktanya Ribuan rumah hanyut dan hancur , Sawah dan ladang yang hancur juga infrastruktur al jalan dan jembatan .
Bahkan ribuan orang meninggal dan ribuan hanyut , tertimbun dan tak ketemu/hilang sampai saat ini . Mantan Pangdam I BB yang mengatakan tak ada penggundulan hutan, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup , Menteri ESDM , Menteri Olah Raga , Menteri Sosial .
Di depan ratusan massa aksi, Anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly dari Partai Nasdem didampingi Fajri Akbar dari Partai Demokrat mengatakan bahwa mereka juga turut berduka cita atas kejadian banjir di Sumut dan sepakat bahwa Pemerintah harus menetapkan banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional dan apabila Presiden tidak menetapkan Banjir Sumut sebagai Bencana Nasional maka Nias harus merdeka dari Indonesia. Dikarenakan hampir 40% saudara – saudara yang terkena bencana banjir di Tapanuli Tengah adalah Suku Nias.
Di akhir pertemuan, massa aksi dan anggota DPRD Sumut sepakat menandatangani tuntutan yang isinya antara lain 1. Meminta Presiden menetapkan Banjir Sumut sebagai Bencana Nasional 2. Meminta Pemerintah membentuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi ( BRR ) dengan anggaran 100 triliun. 3 . Menangkap dan menindak Para Perusahaan Perusak Lingkungan dll.
Massa yang terdiri dari ratusan orang dari Horas Bangso Batak dan elemen lainnya berjalan dengan tertib di tengah guyuran hujan dengan pengawalan Polisi akhirnya bubar setelah penandatanganan kesepakan bersama. ***
Efendy Naibaho
