formatnews.id – Menanggapi aksi yang dilakukan Jumat (12 Desember 2025) di DPRD Sumut, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara Dr Dra Murniati Tobing,M.Si mendukung sepenuhnya aksi yang dimotori Ketua HBB Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul, SH, MH terkait dengan Bencana Alam dan Banjir di Tapanuli dan wilayah Aceh, Sumbar.
Pemerintah Pusat tidak perlu malu – malu menetapkan Bencana di Sumatera ini sebagai Bencana Nasional. Pada kesempatan menerima demo di DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoly menegaskan apabila Presiden tidak menetapkan banjir Sumatera Utara sebagai bencana nasional, Nias harus merdeka dari Indonesia. Pernyataan tersebut juga disepakati Murniati Tobing dan setuju dengan Berkat laoly untuk menekan Pemerintah Pusat menegaskan kembali apabila Presiden tidak menetapkan banjir Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional maka Nias harus merdeka dari Indonesia.
Kepada formatnews.id , Sabtu (13/12/2025), Murni Huber menyebut aksi yang diikuti lebih dari lima ratus orang yang tergabung dalam Horas Bangso Batak serta sejumlah elemen masyarakat lainnya dengan aksi dipimpin oleh Koordinator Aksi Lamsiang Sitompul SH MH selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak berjalan baik sekali didampingi Johan Merdeka Ketua Umum Satu Betor Ahmad Rizal Ketua LSM Penjara Indonesia Ustadz Martono dari FKIB serta Wage Nainggolan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan.
Lamsiang Sitompul dalam orasinya mendesak DPRD Sumatera Utara bersama masyarakat agar secara serius menekan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Ia juga meminta agar pemerintah segera membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi atau BRR seperti yang pernah dibentuk pada saat bencana tsunami Aceh dan Nias. Berdasarkan rilis BNPB total kerugian akibat bencana Sumatera mencapai sekitar 51 triliun rupiah. Nah…Jika dibagi tiga wilayah terdampak bencana maka Sumatera Utara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 17 triliun rupiah.
Dr Murniati Tobing ,MSi menilai sangat tidak mungkin pemulihan bencana dapat ditangani hanya mengandalkan APBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Dikala Hutan Sumatera porak poranda , banjir dan longsor menerpa, kondisi rakyat menderita tanpa makanan, air dan sandang dan di sisi lain Presiden Prabowo menggelontorkan Dana Pemulihan Hutan Tropis di Brasil sebesar 1 miliar dolar AS yang setara dengan Rp16,62 triliun (dalam kurs Rp16.629/dolar AS), Tropical Forest Forever Fund (TFFF) .demikian besaran dana yang diinvestasikan oleh Indonesia di Brazil .Rabu (2/12/2025).
Seharusnya, demikian Murni Tobing, pengelola Apartemen Murni Huber di Medan itu menyatakan dana tersebut dialokasikan untuk melindungi Hutan Tropis Indonesia ( TROPICAL FOREST SUMATERA) bukan negara asing, sangat disayangkan. Kalau Negara serius sama lingkungan seharusnya kebijakannya yang bergerak… saat ini kepercayaan masyarakat hilang
Murniati Tobing menambahkan bahwa DPRD Sumatera Utara bersama masyarakat menekan Pemerintahan Pusat untuk menetapkan bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional dan segera membentuk BRR Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi mengganti seluruh kerugian akibat kerusakan lingkungan di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat.
Di sisi lain, Dr.Murniati Tobing,M.Si mendesak Presiden mencopot pejabat dan menteri yang dinilai tidak becus dalam menangani bencana termasuk Kepala BNPB yang menyatakan bahwa bencana hanya mencekam di media sosial padahal fakta di lapangan sangat berbeda. Fakta di lapangan menunjukkan ribuan rumah hanyut dan hancur, sawah dan ladang rusak parah serta infrastruktur seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan berat.
Bahkan ribuan orang dilaporkan meninggal dunia, hanyut tertimbun longsor dan hingga kini belum ditemukan. . demikian Dr.Murniati Tobing,M.Si. ***
Efendy Naibaho
